Anggota DPRD Kaltim menerima audiensi Fraksi Kaltim.(Foto: Ridwan/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : DPRD provinsi Kaltim mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Fraksi (Forum Aksi Masyakat Kaltim), dan pastinya kami merespon, dan pimpinan akan melakukan audiensi dalam waktu dekat sekaligus juga mengundang DPRD Kabupaten Kota di Kaltim dan pimpinan Fraksi Kaltim untuk hadir.

Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kaltim H. Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP usai menerima audiensi dari Fraksi Kaltim yang dipimpin Ketuanya Vendy Meru. Salehuddin didampingi anggota DPRD Kaltim lainnya yakni Subandi dan Agus Aras, di DPRD Kaltim, Selasa (11/11/2025).

"Dalam pertemuan tadi, mereka meminta dijadwalkan audiensi dengan DPRD provinsi Kaltim, dan harapannya bagaimana DPRD provinsi sebagai representasi masyarakat Kaltim, mendukung gerakan moral yang diprakarsai oleh Fraksi untuk keadilan fiskal Kaltim yang sampai saat ini ada isu pemotongan dana transfer daerah," ungkapnya.

Sehingga lanjut politisi Golkar tersebut, gerakan moral ini mereka harapkan dukungan dari DPRD Kaltim dan meknisme yang mereka jalankan supaya jangan ada isu-isu seolah-olah aksi ini ada kepentingan segelintir kelompok atau ormas, tapi ini bagian dari kepentingan masyarakat Kaltim.

"Kemudian juga nanti kita akan merumuskan gerakan jangka pendek, jangka panjang, kemudian gerkaan-gerakan moral apa saja yang mungkin didorong agar keinginan ini bisa disambut baik pemerintah pusat," tuturnya.

Diketahui, Fraksi Kaltim merupakan gabungan sekitar 14 organisasi masyarakat, yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan DBH, dan meminta Pemerintah Pusat menerapkan skema pembagian yang lebih adil bagi daerah penghasil.

Terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah khususnya Kalimantan Timur. Aliansi masyarakat yang menamakan diri Fraksi Kaltim, dipimpin Vendy Meru, menyuarakan protes keras dalam aksi yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/11/2025) kemarin, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.

Dalam orasinya, Vendy mengungkapkan rasa kecewa atas besaran DBH yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim sebagai salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara. Ia bahkan menyatakan, jika tuntutan keadilan fiskal terus diabaikan, pihaknya siap menutup jalur transportasi Sungai Mahakam sebagai bentuk tekanan.

“Kami sudah terlalu lama bersabar. Bila suara rakyat Kaltim kembali tidak didengar, maka kami siap menghentikan distribusi batu bara melalui Mahakam. Biarlah negara merasakan langsung dampaknya,” tegas Vendy di hadapan massa aksi.

Ia menambahkan, sektor energi dan sumber daya alam di Kalimantan Timur menyumbang nilai ekonomi besar bagi negara, namun pembangunan infrastruktur di daerah masih jauh dari memadai. Vendy mencontohkan, kondisi bandara yang kurang terurus, jalan tol yang mengalami kerusakan di sejumlah titik, hingga fasilitas pelayanan publik yang belum optimal.

“Tahun 2024, sektor tambang dan energi menyokong sekitar Rp858 triliun bagi perekonomian nasional. Tapi bandingkan apa yang kembali ke daerah. Tidak seimbang,” katanya.

Vendy yang juga menjabat Ketua Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara itu menegaskan, gerakan Fraksi Kaltim tidak berada di bawah kepentingan partai politik tertentu.

"Aksi ini merupakan seruan bersama dari berbagai organisasi masyarakat yang menuntut keadilan pembagian hasil kekayaan daerah. Ini suara masyarakat Kaltim dari berbagai latar belakang. Kami hanya ingin hak daerah dihargai,” tandasnya. (One)