‎Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltim, Yenni Eviliana saat melakukan RDP bersama masyarakat, Senin (10/11/2025).(Foto:Abi/KutaiRaya)
‎

‎SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : ‎Perkara konflik selalu memiliki jalan keluar. Baik antar masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta, setiap masalah pasti memiliki solusi yang tepat.
‎
‎Hal ini yang menjadi keyakinan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yenni Eviliana. ‎Usai menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat Penajam Paser Utara terkait.
‎
‎Ia menyoroti, agar setiap konflik di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan lahan dan usaha masyarakat, sehingga tidak sampai menimbulkan tindakan ekstrem di lapangan.
‎
‎"Baik sebagai masyarakat biasa, maupun sebagai anggota DPRD, maupun sebagai pimpinan, kita semua tentunya mau yang terbaik untuk masyarakat, jikalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa konflik, tanpa ada pihak yang dirugikan, tentunya tidak perlu ribut," ucap Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut.
‎
‎Ia menanggapi laporan tentang adanya kasus penyekapan, terkait dengan persoalan lahan di Kabupaten PPU. Menurutnya, hal seperti ini harus bisa kita hindari, karena dapat berpotensi memperkeruh keadaan.
‎
‎"Jangan sampai terjadi hal - hal seperti itu. Kalau kita bisa damai dan kondusif, maka kita pilih jalur itu saja," sambungnya.
‎
‎Sebagai tindak lanjut, politisi ulung tersebut juga menyampaikan, dirinya bersama dengan Komisi I DPRD Kaltim, akan mengagendakan pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN untuk bisa mencari solusi, atas sejumlah persoalan pertanahan yang muncul di Kaltim.
‎
‎Tidak hanya soal agraria di PPU, Yenni juga menyoroti keluhan masyarakat di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur.
‎
‎Terkhusus, mengenai Jalan Provinsi sepanjang 20 Kilometer yang belum rampung, walaupun sudah 45 tahun direncanakan.
‎
‎Diketahui, dari total panjang jalan sepanjang 20 Km, hanya sekitar 10 KM yang baru direalisasikan. Sisanya, belum tersentuh hingga puluhan tahun. Naasnya, disitulah masyarakat Desa Marukangan terisolir.
‎
‎"Masyarakat sudah 45 tahun menunggu, tapi saya yakin dengan komitmen pak Gubernur untuk memprioritaskan infrastruktur dan pendidikan, persoalan ini secara bertahap pasti dapat diselesaikan. Kami juga di DPRD akan mendukung penuh, agar jalan provinsi itu dapat segera dituntaskan, karena akses jalan yang bagus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," tegasnya.
‎
‎Dalam kesempatan yang sama, ia juga menerima informasi tentang masyarakat di Kutai Timur, yang mengalami pencemaran lingkungan akibat tumpahan batu bara diwilayah kerja PT. GAM.
‎
‎Berdasarkan informasi warga yang bekerja sebagai nelayan, wilayah perairan jadi tercemar akibat tumpahan batu bara, sehingga saat menjala tidak hanya ikan yang ada didalam jala, tetapi juga batu bara.
‎
‎Menanggapi persoalan ini, ia menekankan bahwa pihak DPRD akan segera menindaklanjuti, jika ada laporan resmi dari masyarakat.
‎
‎"Kalau benar ada dampak terhadap mata pencaharian warga, kami bisa gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Paling tidak, harus ada kompensasi tentunya," tutupnya.
‎
‎Dirinya optimis, pemerintah provinsi Kaltim bersama dengan DPRD Kaltim akan terus bergandengan tangan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim dimanapun berada. (*Abi)