Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Hingga akhir Oktober 2025, ada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) yang belum memiliki pejabat definitif, baik posisi kepala dinas maupun Sekretaris, dan saat ini masih dijabat pelaksana tugas (plt).

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi efektivitas kinerja birokrasi dalam menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kukar.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menjelaskan kekosongan jabatan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Ia menilai pengisian jabatan harus dilakukan segera dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai bidang serta jenjangnya.

"Harus diisi, tidak boleh dibiarkan kosong. Jabatan kepala dinas maupun sekretaris OPD harus diisi oleh orang-orang profesional, sesuai keahlian dan jenjangnya. Jangan hanya karena pendekatan politik atau balas jasa," tutur Yani.

Ia juga menyoroti pentingnya keharmonisan antara pimpinan dan bawahan dalam setiap OPD.

"Kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang harus satu irama. Kalau tidak sinkron, kinerja organisasi bisa terganggu, dan ujungnya BKPSDM yang disalahkan," ujarnya.

Yani menekankan agar pengisian jabatan tidak dipengaruhi oleh faktor politik maupun kedekatan pribadi.

Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dan profesional.

"ASN tidak boleh berpolitik, tidak boleh memihak. Pejabat yang dipilih harus berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan profesionalisme. Bukan karena hubungan politik atau faktor balas jasa,"ujarnya.

Ia menambahkan, keberlangsungan pemerintahan daerah yang baik memerlukan organisasi yang kuat dan solid.

"Salah satu indikator organisasi yang kuat adalah ketika seluruh posisi strategisnya terisi pejabat definitif, bukan pelaksana tugas (Plt). Dengan begitu, roda pemerintahan dapat berjalan optimal," katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, Ananias mengemukakan,vkekosongan jabatan di beberapa OPD disebabkan oleh banyaknya pejabat yang memasuki masa purna tugas.

Hal ini mengakibatkan sejumlah posisi harus dirangkap oleh pejabat lain agar pelayanan publik tetap berjalan.

"Misalnya di Disketapang, kepala dinas pensiun pada 1 Juni lalu, sehingga Bupati menunjuk sekretaris dinas sebagai pelaksana tugas. Begitu juga jabatan kabid distribusi sudah hampir dua tahun kosong dan kini dirangkap oleh kabid konsumsi," ucapnya.

Ananias menambahkan, meski situasi tersebut menambah beban kerja, pihaknya berupaya agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.

"Kita berusaha agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Walaupun harus merangkap jabatan, kami berkomitmen menjaga kualitas kerja agar program tetap berjalan," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah segera mengisi posisi yang kosong agar struktur organisasi kembali normal dan pelayanan publik semakin efektif.

Sementara itu, Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar, Mopfy Ramadhan, menjelaskan, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait proses uji kompetensi pejabat eselon II.

Hal ini dilakukan untuk memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan perangkat daerah.

"Kami tidak ingin pengisian jabatan dilakukan tergesa-gesa. Penempatan harus tepat agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak panjang. Kalau salah menempatkan pejabat, bisa butuh waktu satu hingga dua tahun untuk melakukan rotasi ulang," ujarnya.

Mopfy mengatakan, target pengisian jabatan kosong diupayakan rampung pada Desember 2025, sehingga memasuki awal tahun 2026 seluruh OPD sudah memiliki pimpinan definitif.

"Kami diberi target agar semua jabatan strategis terisi paling lambat Desember. Dengan begitu, pada tahun anggaran 2026, seluruh program bisa berjalan lebih lancar," tuturnya.

Mopfy berharap seluruh proses pengisian jabatan dapat berjalan lancar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Yang paling penting, pejabat yang terpilih nanti benar-benar memahami arah kebijakan RPJMD dan mampu menjalankan visi misi kepala daerah dengan baik," ucap Mopfy.

(dri)