• Selasa, 20 Januari 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Pemkab Kutai Kartanegara



Kegiatan Pemamparan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.(Andri wahyudi/kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sedang melakukan penyesuaian perencanaan anggaran tahun 2026 agar selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kukar Idaman Terbaik serta program prioritas nasional.

Hal ini disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri pada kegiatan Pemaparan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026, di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (30/10/2025).

Aulia menjelaskan, rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digelar untuk menyelaraskan rencana kegiatan dengan kondisi fiskal yang telah disesuaikan berdasarkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Rapat ini untuk menyesuaikan apa yang telah disusun teman-teman OPD dengan anggaran yang kita terima dari pusat. Misalnya, DBH yang semula kita susun sebesar Rp 5,7 triliun, setelah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) keluar ternyata hanya Rp1,5 triliun. Jadi, semuanya harus kita sesuaikan," tutur Aulia.

Ia menambahkan, asumsi penerimaan APBD Kukar tahun depan diperkirakan berada pada kisaran Rp 6,5 hingga Rp 7 triliun, atau menurun dari rencana awal dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 7,5 triliun.

Penyesuaian tersebut dilakukan karena penyusunan RKPD sebelumnya belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kukar 2025–2030 yang kini telah hampir rampung.

"Sekarang RPJMD sudah hampir final. Kita sudah berkoordinasi dengan DPRD dan Otorita IKN. Semua sudah selaras, baik terkait delineasi wilayah Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan. Karena semuanya sudah klop, maka saat ini kita menyesuaikan seluruh perencanaan OPD agar sejalan dengan arah pembangunan tersebut,"ujarnya.

Ia menegaskan, 3 fokus utama yang harus dipastikan dalam penyusunan anggaran tahun 2026, yakni memastikan standar pelayanan minimal di berbagai sektor terakomodasi, menjamin program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita turut terlaksana, mengimplementasikan seluruh program dedikasi Kukar Idaman Terbaik.

"Yang kita pastikan adalah belanja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, serta peningkatan layanan dasar. Sementara itu, belanja operasional dan kegiatan administratif akan dikurangi," ucapnya.

Aulia memastikan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik tetap dijalankan, meskipun terjadi penyesuaian anggaran.

Menurutnya, program-program tersebut merupakan janji kepada masyarakat dan harus diimplementasikan sesuai kemampuan fiskal daerah.

"Kalau anggarannya cukup, kita eksekusi sesuai target. Tapi kalau tidak, targetnya akan kita kurangi tanpa menghilangkan programnya. Misalnya, pelatihan 100 UMKM kalau anggarannya berkurang, tetap kita laksanakan, tapi mungkin hanya 75 peserta," katanya.

Program RT-ku Terbaik juga dipastikan tetap berlanjut. Pemerintah akan menggunakan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) sebagai acuan utama sasaran program agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan seluruh masyarakat miskin di Kukar tersentuh program pengentasan kemiskinan, dengan harapan kemiskinan ekstrem bisa nol," ucapnya.

Melalui 17 program dedikasi, Pemkab Kukar menargetkan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.

"Target kita 100 ribu petani, nelayan, dan pelaku UMKM produktif tetap berjalan. Ke depan semua bantuan akan disertai pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Jadi, sebelum menerima bantuan, mereka harus mengikuti pelatihan selama beberapa hari agar siap secara kapasitas," tuturnya.

Aulia menilai, strategi ini akan memastikan setiap program memiliki output, outcome, dan impak yang jelas bagi masyarakat.

"Memang sedikit lebih rumit, tapi dengan proses seperti ini kita bisa mengendalikan hasil akhir dari setiap program yang kita jalankan," ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun terjadi penyesuaian anggaran, dukungan untuk media tetap dipertahankan, sebagai bagian dari transparansi dan komunikasi publik pembangunan daerah.

"Doakan saja dengan segala keterbatasan, kita bisa tetap survive. Dan yang pasti, anggaran untuk media tidak kita kurangi," tuturnya. (adv/dri)



Pasang Iklan
Top