‎Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat diwawancarai oleh awak media didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Jumat (24/10/2025).(Foto:Abi/Kutairaya)
‎

SAMARINDA, (Kutairaya.com) : Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Menteri ATR/BPN) Nusron Wahid, menggelar agenda Rapat Koordinasi Kementerian ATR/BPN, yang akan mengunjungi seluruh provinsi di - Indonesia, Kaltim sendiri menjadi Provinsi Ke 24 yang dikunjungi oleh Nusron Wahid, Jumat (24/10/2025).
‎
‎Dalam Rapat Koordinasi kali ini, turut hadir bersama dengan Nusron Wahid, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Rudy Masud, Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, H. Hassanudin Masud, selaku Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rudy Rachmat Nugraha, selaku Panglima Daerah Militer (Pangdam) Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman, Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Endar Priantoro, selaku Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Provinsi Kalimantan Timur, dan juga beberapa Kepala Daerah dari 10 Kabupaten/Kota di Kaltim, Rapat Koordinasi ini sendiri dilangsungkan di Gedung Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kota Samarinda.
‎
‎Pada Kunjungannya ke Kaltim, Nusron Wahid mengangkat isu perihal tumpang tindih tanah Barang Milik Negara (BMN), mulai dari tanah Pemda, TNI/Polri dan BUMN, yang saat ini diduduki oleh masyarakat, menurutnya persoalan tanah di Kaltim memiliki kompleksitas tersendiri, ia menekankan, pihak pemerintah sedang mencari solusi yang berbasis kemanusiaan dan bukan hukum.
‎
‎"Kalau rumusnya hukum, maka hanya ada kalah menang dan benar salah, kasihan masyarakat nantinya, maka dari itu kami mencari solusi yang berbasis kemanusiaan, supaya semuanya bisa win - win solution," ucapnya.
‎
‎Di Kaltim sendiri, terdapat 689 Kasus tumpang tindih tanah negara, dan baru 300 kasus yang berhasil diselesaikan, melalui berbagai cara penyelesaian. Dan sisanya masih berada dalam tahap verifikasi, kerjasama antar Pemerintah Daerah (Pemda), pemeriksaan ke lapangan dan adanya mediasi antara pihak masyarakat, dengan para pemilik aset negara.
‎
‎Tak lupa, dirinya juga menyampaikan terkait kewajiban Plasma, bagi perusahaan yang memegang sertifikasi Hak Guna Usaha (HGU), baik itu perusahaan sawit, maupun perusahaan lainnya, dan memberikan plasma minimal 20% kepada rakyat. Mirisnya, berdasarkan laporan Gubernur dan para Bupati, masih banyak perusahaan di Kaltim, yang tidak menaati peraturan tersebut.
‎
‎"Tentunya, Perusahaan yang tidak mentaati aturan akan kami tindak lanjuti dan kami tertibkan, dan jika diperlukan akan kami cabut HGU nya," tegasnya.
‎
‎Terkait tanah terlantar, ia menyampaikan bahwa prioritas pembagian akan diberikan kepada rakyat, agar dapat ditanami dan diolah oleh rakyat, dan setelah itu akan dijadikan program prioritas nasional, untuk ketahanan pagan.
‎
‎"Tanah terlantar nantinya, akan kami prioritaskan pembagiannya pada rakyat terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan fokuskan pada ketahanan pangan, agar lahan persawahan kita dapat meningkat," jelasnya.
‎
‎Ia juga menyingung terkait mega proyek Ibukota Nusantara (IKN), yang memerlukan banyak lahan untuk pembangunan Mega proyek ini, pemerintah sendiri bergerak dengan sangat waspada dan teliti dalam mengurus persoalan ini.
‎
‎"Yang jelas permasalahan ini akan kami clear kan, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal. Semakin cepat selesai maka akan semakin bagus, yang jelas masyarakat tidak boleh dirugikan," tutupnya. (*Abi)