Anggota DPRD Kukar Hendra, (Achmad Rizki/Kutairaya)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Fraksi Gerindra DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah daerah agar melakukan pemerataan pembangunan.

RPJMD merupakan dokumen penting sebagai landasan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, selama 5 tahun ke depan.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kukar Hendra, belum lama ini.

Ia mengatakan, dalam pembangunan daerah jangan hanya bergantung pada transfer pusat ke daerah.

Pemerintah daerah harus memiliki inovasi untuk meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemerintah daerah bisa memaksimalkan PAD itu melalui berbagai upaya, baik dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Hendra.

Selain itu, pemerintah daerah harus menyiapkan strategi kebijakan dan juga mempertimbangkan keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia.

Ia menegaskan, di Kukar masih banyak kebutuhan dasar belum terpenuhi, baik itu air, listrik dan lainnya, serta kesenjangan pembangunan antarwilayah belum maksimal.

"Sehingga ini bisa mempengaruhi akses mobilitas ekonomi dan layanan dasar masyarakat," ucapnya.

Ia mengemukakan, sejumlah catatan yang disampaikan itu bukan hanya dari kepentingan politik, namun semua ini untuk kebaikan bersama.

Hal berbeda disampaikan Mohammad Jamhari, anggota DPRD Kukar dari Fraksi Golkar menyampaikan dalam penyusunan RPJMD itu, pemerintah daerah diminta fokus untuk penanganan sampah.

Berdasarkan data dari pengelola persampahan di Kukar, persampahan di Kukar mengalami penurunan sekitar 57 persen dari 1.035 ton pada 2024 lalu

"Capaian itu masih menunjukkan perlunya upaya pengelolaan sampah, agar meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam penanganan limbah," ujar Jamhari.

Selanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan penanganan kemiskinan dan pengangguran, dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan. (adv/ary)