Kepala Bidang SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh.(Foto:Indri)

TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Bantuan Operasional Siswa (BOSKab) jenjang SMP. Dana yang dialokasikan bagi ribuan peserta didik ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata.

Plt Kepala Bidang SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh, menjelaskan bahwa setiap sekolah wajib menjalankan tata kelola keuangan yang jelas dan terukur. Mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, hingga laporan pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa mekanisme pelaporan BOSKap sama seperti Dana BOS reguler. Sekolah berkewajiban menyampaikan laporan yang transparan, tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada komite sekolah sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.

Menurut Emy, kepatuhan terhadap aturan ini menjadi benteng utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pendidikan. "Sekolah bukan hanya menerima bantuan, tapi juga harus bertanggung jawab penuh dalam pengelolaannya," ujarnya.

Dalam praktiknya, Emy mengakui ada beberapa pertanyaan teknis yang sering muncul. Misalnya, bagaimana mekanisme jika orang tua siswa atau koperasi lebih dulu mendahulukan biaya perlengkapan, atau bagaimana perlakuan terhadap barang-barang yang tidak tercantum dalam SK Bupati.

"Pertanyaan seperti itu wajar, tapi tidak krusial. Semua sudah ada mekanismenya, tinggal diikuti saja. Yang penting sekolah tetap disiplin pada aturan penggunaan anggaran," jelasnya.

Untuk menghindari penyimpangan, Disdikbud Kukar juga menetapkan standar harga serta prioritas barang yang harus dipenuhi dari dana BOSKap. Dengan adanya standar ini, sekolah bisa menyesuaikan rencana belanjanya agar tepat guna.

Emy menekankan, prinsip transparansi bukan hanya formalitas, tetapi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Keterbukaan laporan menjadi bukti nyata bahwa dana benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan peserta didik.

Ia menambahkan, penggunaan BOSKap harus dipandang sebagai instrumen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Kukar. Dengan pengelolaan yang baik, dana ini mampu mendukung fasilitas belajar sekaligus meringankan beban orang tua siswa.

"Harapan kami, ke depan semua sekolah di Kukar bisa lebih tertib administrasi, disiplin aturan, dan menjadikan BOSKap sebagai salah satu motor penggerak peningkatan mutu pendidikan," tandasnya. (adv)