Anggota DPRD Kukar Fraksi PDIP, Masniah Tengah menyampaikan Pandangan Fraksinya.(Foto:Indri)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Rapat paripurna ke-14 DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang digelar pada Senin (29/9/2025) membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang tersebut, pandangan Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Anggota DPRD Kukar, Masniyah.

Dalam penyampaiannya, Masniyah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kukar yang telah menyusun perubahan APBD dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian dan keuangan daerah. Namun, pihaknya juga mencatat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan.

Salah satunya terkait pendapatan daerah yang mengalami penurunan hingga Rp293 miliar. Penurunan ini terutama bersumber dari berkurangnya transfer dana pemerintah pusat. Menurut Fraksi PDIP, kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan Kukar terhadap dana pusat, khususnya karena sektor pertambangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Meski demikian, Fraksi PDIP menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mengalami perubahan. Mereka mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menggali potensi PAD melalui pemanfaatan teknologi, penguatan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memprioritaskan penggunaan anggaran sesuai regulasi, di antaranya untuk mendukung program nasional dan pembangunan sektor prioritas. Beberapa di antaranya adalah pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Masniyah juga menyinggung program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang baru saja diluncurkan. Menurutnya, program ini mampu menjawab keresahan orang tua siswa dan menunjukkan perhatian pemerintah pada dunia pendidikan.

Fraksi PDIP juga memberi perhatian pada program beasiswa berjenjang serta alokasi Rp50 juta per RT. Menurutnya, program ini harus direalisasikan dengan baik, dengan melibatkan inspektorat daerah sebagai pengawas agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP meminta agar bantuan langsung untuk masyarakat, baik petani, nelayan, UMKM, maupun kelompok masyarakat kecil lainnya tetap menjadi prioritas. Program semacam ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan ekonomi rakyat di tengah dinamika perekonomian nasional.

Di sisi lain, Masniyah juga mengapresiasi transparansi pemerintah daerah yang terbuka dalam menyampaikan kondisi pendapatan. Namun, pihaknya menegaskan perlunya strategi komprehensif untuk mengatasi persoalan ini agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat.

Sebagai penutup, Fraksi PDIP menyatakan menerima Raperda tentang Perubahan APBD 2025 dengan sejumlah catatan.

"Kami meminta pemerintah daerah memperhatikan catatan-catatan yang kami sampaikan demi perbaikan dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah," tegas Masniyah. (adv)