Kepala Disdikbud Kukar, Tauhid Afrilian Noor.(Foto:Ahmad)


TENGGARONG,(KutaiRaya.com): Program perlengkapan sekolah gratis yang baru saja diluncurkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan berlaku merata bagi semua siswa baru, tanpa membedakan latar belakang ekonomi orang tua.

Kepala Disdikbud Kukar, Tauhid Afrilian Noor menegaskan bahwa prinsip program ini adalah pemerataan akses pendidikan.

"Pokoknya yang sekolah baru, sama semua. Endak kaya kah bapaknya, endak miskin bapaknya, tidak ada urusan. Itu kita beri kepada siswa. Kalau ada yang tidak mau menerima dan mau menyedekahkan ke sekolah, itu urusan pribadi mereka,"ujarnya usai peluncuran program perlengkapan sekolah gratis pada Minggu (28/9/2025).

Ia menjelaskan, emerintah daerah ingin program ini mampu menekan angka putus sekolah di Kukar.

Menurutnya, banyak anak yang enggan melanjutkan pendidikan karena faktor biaya, terutama untuk membeli perlengkapan sekolah.

"Harapannya supaya jangan sampai ada angka putus sekolah. Anak-anak itu takut masuk sekolah karena tidak ada uang. Nah, sekarang sudah diberi seragam, tas, sepatu, dan alat tulis. Ini juga untuk membantu orang tua yang mungkin anaknya dua atau tiga. Minimal tidak terbebani di awal," jelas Thauhid.

Selain itu, kata dia, bantuan ini juga dimaksudkan untuk menambah motivasi belajar siswa.

"Artinya pemerintah nih care sekali dengan pendidikan ini. Jadi harapannya dengan adanya program ini, ya kita sama-sama seluruh siswa juga harus semangat. Jangan kita malah gelontorkan sekian-sekian semua program, tapi siswanya makin lari, makin loyo. Ya, itu yang tidak mau kita inginkan," tuturnya.

Thauhid menerangkan, program bahtuan ini khusus diberikan untuk siswa baru di semua jenjang, mulai dari PAUD, SD kelas 1, dan SMP kelas 7.

"Ini untuk siswa baru, bukan yang kelas 2, bukannya kelas 8-9 ya kalau SMP, kelas 2 sampai kelas 6 endik nerima, yang terima itu yang sekolah baru tamat," terang dia.

Ia mengungkapkan, total anggaran yang dikeluarkan untuk siswa baru saja mencapai sekitar Rp61 miliar. Jika mencakup seluruh jenjang di kelas lain, anggarannya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Dia mengatakan bahwa dana yang dikucurkan itu melalui Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (Boskab). Sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ), dan Disdikbud menyiapkan tim verifikasi khusus.

"Kalau tidak ada SPJ, berarti uang tidak bisa tersalurkan. Itu yang nanti jadi bahan evaluasi. Karena ini program baru, tentu perlu sosialisasi ke sekolah agar mekanisme SPJ berjalan sesuai aturan," kata Thauhid.

Dia menyebut, pelaksanaan program tahun ini masih perlu dievaluasi, baik dari sisi teknis maupun manfaat. Evaluasi ini penting agar pelaksanaan di tahun depan lebih baik.

"Ini program baru, jadi pasti ada evaluasi. Jangan demo, jangan ribut, mari evaluasi sama-sama. Supaya tahun depan bisa lebih baik lagi, sesuai arahan Pak Bupati (dr. Aulia Rahman Basri)," tutupnya. (adv)