Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando saat menjelaskan terkait dengan program prioritas dan pengadaan barang dan jasa (barjas). Senin, (15/09/2025).(Foto:Abi/KutaiRaya)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur sebut pengadaan barang dan jasa untuk tahun depan (2026), akan disesuaikan setelah informasi valid diterima, terkait rencana pemangkasan dari Pemerintah Pusat (PP).

Sebelumnya, Pemprov Kaltim bersama DPRD Prov Kaltim telah menyepakati APBD Kaltim tahun 2026 sebesar 21,35 Trilliun. Namun, angka ini masih akan menunggu kepastian dari rencana pemangkasan anggaran dari PP.

Hal ini juga dinyatakan oleh Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando. Dirinya mengungkapkan, jika program prioritas akan tetap berjalan meskipun terdapat adanya rencana pemangkasan.

“Program yang jadi prioritas kita seperti pendidikan dan kesehatan akan tetap berjalan,” ungkap Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, Senin (15/9/2025).

Tidak hanya bidang pendidikan dan kesehatan, program kerakyatan, pembangunan serta ekonomi juga akan tetap di prioritaskan. Untuk itu, dirinya mengimbau agar masyarakat tidak khawatir. Sebab, program yang sifatnya pelayanan masyarakat akan tetap diprioritaskan.

“Kalau perjalanan dinas, rapat, pembelian pengadaan barjas (barang dan jasa), ini akan di rasionalkan nantinya. Yang jelas kita menunggu dari pemerintah pusat,” lanjutnya.

Pasalnya, beberapa segmentasi ini, kata Yusliando, tidak terlalu berdampak pada masyarakat.

“Kita sesuaikan dengan menimbang ketersediaan anggaran,” imbuhnya.

Untuk itu, beberapa simulasi akan di konsepkan sebagai upaya antisipasi jika Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) ini (pemangkasan anggaran) akan benar-benar dilaksanakan.

“Kita sedang simulasikan skemanya bagaimana. Semoga ada kabar baik.” tandasnya. (*Abi)