Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian (DPRD Kukar)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com):Pemerintah Kutai Kartanegara diminta untuk melakukan evaluai secara menyeluruh terhadap semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kukar, yang kinerjanya belum maksimal.

Di Kukar ada 4 BUMD diantaranya, PT. Mahakqm Gerbang Raja Migas (MGRM), PT. Tunggang Parangan, PT. Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE), Perumda Tirta Mahakam.

Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian mengatakan, jika keberadaan BUMD hanya jadi beban peemrintah dan tak memberikan kontribusi kepada daerah khusunya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu untuk segera dinonaktifkan.

"BUMD yang tidak memberikan kontribusi itu bisa dileburkan saja dan fokus pada BUMD yang memberikan hasil," kata Sopan Sopian pada Kutairaya, di Tenggarong, Kamis (4/9/2025).

Sopian mendorong kepada BUMD untuk dapat mengelola potensi daerah secara maksimal. Salah satu potensi yang dimiliki Kukar saat ini ialah, di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Untuk itu harusnya ada pabrik rakyat yang dikelola oleh BUMD, dengan bisa menstabilkan harga kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, ini merupakan peluang dan harus dilakukan, dengan tujuan untuk mengimbangi dan memberikan ketetapan harga yang mengelola perkebunan sawit di masyarakat.

Selain itu, ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah mati tidak beroperasi dan di area tersebut masih ada sisa batu bara yang bisa dikelola, maka pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti dan dikelola oleh BUMD.

"Itu bisa menjadi manfaat, pemerintah daerah yang memfasilitasi IUPnya dan BUMD yang bergerak untuk mengeksplorasi dari perusahaan yang tak memperpanjang IUP itu," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, keberadaan BUMD harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan peningkatan PAD.

Sementara itu Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kukar Haryo Martani menjelaskan, masing masing BUMD memberikan deviden setiap tahunnya, kecuali PT. KSDE untuk tahun ini (2025, red) tak ada deviden karena kegagalan bisnis.

"Deviden yang diberikan setiap BUMD diantaranya, PT MGRM ada sekitar Rp 30 miliar, PT. Tunggang Parangan ada sekitar Rp. 880 juta dan Perumda Tirta Mahakam ada sekitar Rp 3,1 miliar," jelas Haryo Martani.

"Untuk PT. KSDE biasanya menyetorkan deviden sekitar Rp 1,5-1,8 miliar. Tapi untuk tahun ini tidak ada," tutupnya. (ary)