Puskesmas Rapak Mahang.(Andri Wahyudi/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Kasus stunting jadi perhatian serius Pemerintah Kutai Kartanegara. Per 31 Juli 2025, tercatat ada beberapa angka stunting diwilayah Tenggarong. Diantaranya adalah di Kelurahan Timbau sebanyak 15 anak, di Kelurahan Melayu sebanyak 10 anak dan Kelurahan Bukit Biru sebanyak 12 anak serta di Kelurahan Jahab sebanyak 7 anak.

Untuk "perang" terhadap kasus stunting, perlu ada keterlibatan semua pihak. Kerja bersama untuk menekan kasus stunting harus dilakukan, kemudian perlu ada pendekatan intens, dan menjaga pola asuh anak oleh orang tua.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mendorong adanya penanganan yang serius dari pemerintah, dalam mengatasi dan menekan angka stunting. Tentu penanganan perlu kolaborasi semua pihak termasuk OPD dan perusahaan, dengan harapan bisa membantu mengurangi angka stunting di Kukar.

"Kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan harus diperkuat agar semua program penanganan stunting bisa berjalan maksimal," jelasnya, Kamis (21/8/2025).

Pemerintah diminta tak menganggap sepele permasalahan stunting di Kukar.
karena anak merupakan generasi penerus yang harus dikawal pertumbuhannya. Tentu dengan pemenuhan asupan gizi yang sesuai dan pendampingan kepada orang tuanya, agar masalah stunting bisa berkurang.

Sementara itu Kepala Puskesmas Rapak Mahang Siti Aminah mengaku, sejauh ini penanganan kasus stunting ini telah dilakukan berbagai upaya baik di posyandu hingga pemenuhan asupan gizi anak. Namun kembalikan ke keluarga, sejauh mana keluarga memenuhi apa yang menjadi hak anak.

"Jadi meski sudah diberikan asupan gizi yang cukup tapi kalau pola asunhnya juga tidak tepat itu juga akan berdampak kepada stunting," jelas Siti Aminah Rabu (20/8/2025).

Ia menyebutkan, di Puskesmas Rapak Mahang memiliki empat wilayah kerja yakni kelurahan Melayu, Timbau, Bukit Biru dan Jahab.

"Kalau dibilang banyak, enggak karena secara presentase Puskesmas Rapak Mahang dari empat kelurahan itu masih di bawah standar nasional yakni di 2,9 persen. Dan secara nasional, stunting itu tidak boleh lebih dari 14 persen," ujarnya.

Upaya penanganan stunting di Rapak Mahang sudah luar biasa. Jadi pemerintah Kelurahan dengan perangkat, dan kader sudah bekerja keras. Mereka sudah banyak inovasi dan kadernya juga sudah di bawa kunjungan ke beberapa posyandu yang memang menang secara nasional. Dan posyandu mereka juga dibangun dengan baik dan pelayanannya maksimal.

"Kami punya 37 posyandu di wilayah kerja Puskesmas Rapak Mahang dan itu sudah terintegrasi di posyandu ILP (Layanan Primer)," sebutnya.

Rata-rata di empat kelurahan ini dengan masyarakat ekonomi menengah, bahkan ada yang menengah ke atas. Karena masyarakat yang anaknya terkena stunting mereka adalah keluarga mampu. Ada orang tuanya kerja sebagai buruh, sebagai pekerja lepas dan ada yang sangat mapan.

Stunting ini merupakan konferhensif, makanya program pemerintah melibatkan semua lini, tapi terpenting peran dari keluarga itu sendiri, peran orang tua, lingkungan. "Kalau gizinya sudah terpenuhi tapi di rumah tersebut masih ada yang merokok itu juga akan berpengaruh, anak akan mudah terserang penyakit atau ada masalah internal keluarga. Orang tua yang bertengkar di depan anak, psikologis anak akan terganggu. Jadi multi faktor," katanya.

Siti menekankan, penanganan stunting di Rapak Mahang cukup susah apalagi umurnya sudah lebih dari 2 tahun, mengingat anak sudah aktif. Masalah stunting ini bukan serta-merta pemenuhan makanan anak, tapi juga lingkungan harus sehat. Jadi ketika lingkungan yang kurang bersih, pencahayaan yang kurang akan berdampak kepada anak.

Kalau sebanyak apapun asupan gizi yang kita berikan, tidak akan ada perubahan kalau faktor lain tidak mendukung. Apalagi masyarakat di perkotaan prioritas keluarga adalah bekerja.

"Harusnya di Kukar khususnya Tenggarong tidak ada stunting, karena ikan berlimpah. Cuma saat ini anak yang hobi makan ikan tidak banyak, karena tidak di biasakan sejak dini. Ikan yang memiliki protein tinggi seperti ikan haruan, patin dan sangat gampang di dapatkan. Tapi karena tidak dibiasakan," ungkapnya.

UPAYA PENANGANAN STUNTING

Sekertaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar Mastukhah mengungkapkan bahwa DP2KB lebih fokus pada Tim Pendamping Keluarga (TPK), dimana ada tiga unsur ada tenaga kesehatan, kader KB dan ada PKK bersama-sama untuk melakukan pendampingan pendampingan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.

Untuk kader KB tugasnya memastikan lingkar lengan, hidup sehat. Kalau setelah melahirkan diarahkan untuk ber KB, bagi yang baru hamil harus memastikan minimal 6 kali pemeriksaan KB.

"Terus, kita berupaya melakukan pendampingan dengan Elektronik Siap Hamil (ELSIMIL). Kita punya data Keluarga Resiko Stunting (KRS) trigernya ada empat ibu menyusui, ibu pasca persalinan, ibu hamil dan bawah dua tahun (baduta) karena kalau sudah di atas 24 bulan sudah tidak bisa lagi, kecil kemungkinan untuk diperbaiki," jelasnya.

Ia menekankan bahwa miskin belum tentu masuk kategori KRS, kalau KRS bisa masuk kategori miskin. KRS ini menjadi fokus DP2KB, dan sudah disampaikan ke semua OPD di Kukar untuk sama-sama mengantisipasi stunting dengan menjadi bapak asuh anak yang terkena stunting.

Karena stunting itu faktornya ada banyak sensitif dan spesifik. Kalau DP2KB lebih ke sensitif atau pencegahan.

Sementara itu, Serianti Ketua Tim Kerja Bidang Pengkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat, Bidang Kesmas, Dinas Kesehatan Kukar menyebutkan, untuk tingkat stunting Kukar pada tahun 2024 sebesar 14,2 persen dan tahun ini masih tahap pendataan.

"Target tahun ini 14,1 persen turun 0,1 persen. Kita tidak berani terlalu banyak menargetkan, karena saat ini lagi masa transisi pemerintahan yang baru. 14,2 persen ini dibawah target nasional sebesar 20 persen, artinya Kukar tercapai. Untuk tahun ini kami juga menyelaraskan RPJMN dan target RPJPD menyesuaikan dengan target tersebut," sebutnya.

Untuk penanganan stunting, dari Dinkes Kukar lebih fokus kepada intervensi secara spesifik langsung ke sasaran stunting.

"Kami masih berupaya melakukan pencegahan dulu, lebih ke penanganan balita yang tidak baik berat badannya, intervensi berat badan anak kurang dan gizi kurang termasuk tata laksana gizi buruk. Karena kalau hal-hal ini ditangani dapat mencegah anak itu terkena stunting," ungkapnya.

Selain itu ibu hamil di program KIA ada pemeriksaan USG untuk memastikan anak yang akan lahir jangan sampai jadi stunting. Jadi Dinkes menekan sejak kehamilan agar tidak lahir stunting baru. Untuk remaja putri, ada penambahan darah salam mencegah anemia. Termasuk edukasi asi eksklusif, imunisasi dasar lengkap.

Ia menambahkan bahwa untuk penanganan stunting tahun ini tidak ada lagi lokus, karena semua daerah perlu mendapat penanganan stunting ini. Jadi juknis yang baru, menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah. (dri)