Plt Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris.(Andri Wahyudi/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Sosial Kukar akan melakukan langkah startegis dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual kepada anak, melalui sosialisasi yang masiv kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinsos Kukar Yuliandris usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD terkait kasus pencabulan di salah satu Ponpes Tenggarong Seberang, Selasa (19/8/2025).

Yuliandris menegaskan bahwa Dinsos tidak fokus pada kejadian pencabulan di Tenggarong Seberang tersebut, karena kasus-kasus pelecehan dan pencabulan itu sudah banyak terjadi di Kukar.

Menurutnya, secara konferhensif bahwa tindakan yang harus segera dilakukan bukan hanya fokus kepada Ponpes tersebut, tapi fokus pada pencegahan-pencegahan agar kejadian ini tidak terulang lagi.

"Tidak hanya di Ponpes saja. Anak-anak kita saat ini tidak ada tempat yang aman untuk mereka. Disekolah ada bulying, di Ponpes ada pencabulan dan di keluarga sendiri bahkan tidak aman. Karena banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga korban itu sendiri," ungkapnya.

Tentu kejadian ini harus dilakukan tindakan tegas, dan upaya pencegahan. Salah satunya adalah pendidikan seksual kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak mengetahui bagian sensitif yang tidak boleh dipegang orang lain selain ibunya

"Kami juga sepakat untuk segera dibentuk satgas yang akan mencari faktor penyebab terjadinya pencabulan tersebut dan melakukan langkah-langkah kedepan seperti apa baiknya," jelasnya.

Ia secara pribadi juga mengutuk adanya kasus ini, karena korbannya banyak dan beberapa dari mereka tidak berani lapor. Ia tidak menjelekan lembaga Ponpes tersebut, tetapi kalau hal ini terus dibiarkan dikhawatirkan kasus seperti ini akan terulang lagi.

Sementara itu, Kepala UPT P2TP2A Kukar Faridah mengatakan bahwa DPRD Kukar telah membentuk tim satgat atau adhoc, untuk penanganan kasus pencabulan di Ponpes Tenggarong Seberang. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa pembentukan Satgas ini diperlukan.

"Sesegara mungkin akan akan lakukan pertemuan untuk menindaklanjuti pembentukan tim satgas ini. Kita akan susun timnya, siapa saja yang akan masuk di dalamnya. Setelah itu baru kita bisa eksekusi," jelasnya.

Selanjutnya, katanya pihaknya akan turun ke semua pondok pesantren, bahkan juga ke sekolah-sekolah yang memiliki sistem pemondokan. Harapannya, langkah ini bisa segera diakukan, karena sangat urgent mengingat banyaknya korban di beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. (dri)