Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri.(Andri Wahyudi/KutaiRaya)

TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pada tahun 2025 tidak ada lagi kesempatan tambahan waktu 50 hari kalender yang diberikan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir. Hal ini dilakukan karena Kukar tengah defisit anggaran sebesar Rp 955 miliar.

"Saya tegaskan kebijakan kita untuk tahun ini, tidak ada penambahan 50 kerja. Jadi jangan sampai jadi hutang tahun depan. Untuk pekerjaan yang besar atau tidak bisa selesai akhir tahun dapat dilanjutkan tahun berikutnya." ujar Aulia Rabu (6/8/2025).

Seperti kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), terutama yang besar-besar menurut Aulia perlu dilakukan dievaluasi, kalau seandainya sampai akhir tahun dianggap tidak selesai, sehingga harus revisi kontrak agar semua terselamatkan dari hutang.

"Jadi, saya berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang anggarannya besar-besar seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan itu bisa melihat kontrak-kontrak yang sudah dilaksanakan," sebutnya.

Dengan meminimalisir masalah ini, membuka lembaran baru lagi tahun depan. Karena belanja Kukar tahun 2026 di angka Rp7,5 triliun. Tetapi mudah-mudahan masih bisa mendorong beberapa potensi PAD untuk meningkat.

Ia menambahkan bahwa menjelang pembahasan perubahan 2025, Kukar mengalami defisit Rp955 miliar. Dengan kondisi tersebut diharapkan OPD untuk tidak berpegang pada ego masing-masing, tapi bisa dengan objektif melihat kegiatan-kegiatan yang ada di instansinya terbuka atau kegiatan itu bisa selesai di akhir tahun segera diperhatikan.

"Jangan kita tidak bisa selesai di akhir tahun, kita paksakan ini akan berdampak kepada daerah, sekali lagi saya ingin kita bekerja bersama dalam minggu-minggu ini, insya Allah kita akan finalkan proses perubahan. Saya garis bawahi tidak ada penambahan anggaran, justru kita mengurangi," jelasnya

Dengan upaya yang dilakukan ini diharapkan pembangunan di Kukar tetap bisa berjalan dengan mengedepankan yang lebih prioritas, khususnya layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (dri)