Kantor ATR/BPN Kota Samarinda. (Foto: Siti Khairunnisa/Kutairaya)


SAMARINDA, (Kutairaya.com): Sejumlah warga di Jalan Kemakmuran Gang KNPI, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, masih menanti kejelasan status tanah mereka. Meski sudah mendaftar lewat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikat yang diharapkan tak kunjung terbit.

Ketua Ajudikasi PTSL BPN Samarinda, Mohamad Ikhsan, menjelaskan bahwa hambatan utama penerbitan sertifikat di kawasan tersebut adalah indikasi keberadaan aset pemerintah di atas lahan yang diajukan.

“Objek tanah di Jalan Kemakmuran Gang KNPI masih terdapat indikasi berada di atas aset milik Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi. Berdasarkan asas kecermatan dan kehati-hatian, maka Kantor Pertanahan belum dapat menindaklanjuti permohonan PTSL tersebut,” jelas Ikhsan, Rabu (06/08/2025).

Ia menegaskan, sertifikat hanya bisa diterbitkan jika status tanah dinyatakan clear and clean, atau telah ada Surat Keputusan Pelepasan Aset dari pemerintah terkait.

“Sejak Rapat Dengar Pendapat 26 Juni 2024 lalu, telah disepakati bahwa Kantor Pertanahan tidak menerbitkan sertifikat melalui jalur PTSL maupun mandiri sampai penyelesaian lebih lanjut,” lanjutnya.

Ikhsan menambahkan, pihaknya telah menyurati BPKAD Kota dan BPKAD Provinsi, serta menjalin koordinasi lanjutan guna mendorong penyelesaian status aset yang menjadi kendala penerbitan sertifikat.

“Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah berupaya membantu masyarakat dalam hal pendaftaran tanah dengan menyampaikan surat kepada BPKAD Kota dan BPKAD Provinsi, dan telah berkoordinasi kepada BPKAD Provinsi guna penyelesaian permasalahan,” tuturnya.

Sementara itu, wartawan Kutairaya telah berupaya meminta konfirmasi kepada BPKAD Kota maupun BPKAD Provinsi. Namun hingga berita ini dinaikkan, belum ada penjelasan resmi terkait kepemilikan lahan dimaksud.

Sebagai catatan, Program PTSL di Kota Samarinda tetap berjalan. Tahun 2025, BPN menargetkan 630 bidang tanah dari seluruh kelurahan bisa masuk dalam penetapan lokasi. Hingga akhir Juli, realisasi untuk kategori bidang K1 telah mencapai sekitar 70 persen, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. (Skn)