Ilustrasi Siswa SMA.(istimewa)

SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, banyak orang tua siswa SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur (Kaltim) masih dibayangi kekhawatiran karena distribusi seragam sekolah gratis belum merata.

Padahal, program tersebut sejak awal digadang-gadang mampu meringankan beban biaya pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menyebut keterbatasan anggaran sebagai penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan bantuan seragam bagi siswa baru kelas X di seluruh wilayah.

"Tahun ini belum maksimal," ujar Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, Jumat (18/7/2025).

Program bertajuk "Gratispol Seragam" itu menargetkan sekitar 65.000 siswa baru di 472 sekolah, baik negeri maupun swasta. Namun hingga pertengahan Juli, realisasinya masih jauh dari target.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan, karena sebagian siswa sudah menerima bantuan sementara lainnya masih menunggu kepastian.

Armin menjelaskan keterlambatan tersebut dipengaruhi struktur APBD 2025 yang belum sepenuhnya disusun oleh pemerintahan saat ini. Akibatnya, skema pendanaan dan distribusi harus disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.

Banyak orang tua mulai mempertanyakan kesiapan sekolah dalam menyikapi situasi ini. Terlebih, kebutuhan perlengkapan seperti seragam menjadi beban umum di awal tahun ajaran. Beberapa keluarga mengaku belum mampu membeli karena berharap bantuan pemerintah segera terealisasi.

Sebagai langkah darurat, Disdikbud memperbolehkan siswa menggunakan pakaian lama, termasuk seragam SMP yang masih layak, atau meminjam dari saudara.

"Kalau hanya punya satu stel, ya pakai itu dulu. Atau pinjam dari kakaknya. Tidak harus setiap hari ganti-ganti," jelasnya.

Disdikbud juga menegaskan bahwa sekolah tidak boleh memulangkan siswa hanya karena belum memiliki seragam baru. Sekolah yang melanggar aturan ini terancam dikenai sanksi.

"Kalau sampai ada sekolah yang memulangkan anak karena alasan seragam, itu akan kita tindak," tuturnya. (skn)