(Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh.Foto:Istimewa)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Anggota Panitia Khusus (Pansus) membahas perubahan Kamus Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang juga sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh, memilih Walk Out meninggalkan ruang rapat pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim, Senin (14/07/2025).

Ketika dikonfirmasi, politikus senior Golkar ini mengaku, bahwa proses pembahasan terlalu berbelit dan tidak menghasilkan keputusan yang konkret.

“Tentang rapat itu tidak masuk akal. Saya keluar dari ruangan. Rapat ini mestinya berguna, tapi kenyataannya hanya bertele-tele dan belum ada hasilnya,” ujar Abdulloh kepada awak media usai meninggalkan ruangan.

Ketika disinggung apakah dirinya resmi meninggalkan proses pembahasan Pokir tersebut, Abdulloh menegaskan keputusannya ini sekaligus menarik diri dari Panitia Khusus (Pansus) tersebut.

“Saya walk out dari rapat itu. Dan saya keluar dari Pansus,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Balikpapan periode sebelumnya ini mengaku, bahwa rapat yang tengah dibahas ini tidak sebanding dengan waktu dan biaya yang telah dikeluarkan.

"Saya mencontohkan pembahasan dalam rapat pansus di Balikpapan sebelumnya yang berlangsung seharian penuh, kini kembali direvisi hanya karena perbedaan pandangan soal format kamus usulan. Kita sudah bahas panjang lebar di Balikpapan, pakai uang negara dari pagi sampai sore. Sekarang mau direvisi lagi cuma gara-gara usulan kamus-kamus saja. Padahal tanpa kamus juga sebenarnya tidak masalah," terangnya.

Abdulloh juga mengkritik terbatasnya ruang bagi aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan usulan hibah tempat ibadah seperti masjid dan musholla.

“Pokir itu harus mengakomodir seluruh aspirasi rakyat. DPRD reses mestinya bisa menyerap semua itu. Tapi kalau seperti sekarang, media aja tidak bisa masuk, masyarakat juga sulit menyampaikan. Ada pembatasan-pembatasan,” tuturnya.

Ia juga menyoroti lambannya proses penginputan program yang dinilai kontraproduktif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebab aspirasi masyarakat ini tidak semestinya dibatasi secara teknis atau administratif.

“Belum dikasih duit, mau input aja tidak bisa. Sudah dijanjikan buru-buru, tapi malah dipersulit,” imbuhnya.

Untuk itu, Abdulloh menegaskan, dirinya memilih untuk mundur dari rapat dan menyerahkan kelanjutannya kepada anggota dewan lainnya.

“Lebih baik saya walk out, biarkan teman-teman dewan yang lain yang melanjutkan rapat tersebut," tukasnya. (One/Adv)