(Anggota Komisi II DPRD Kaltim Guntur.Foto:Istimewa)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi II DPRD provinsi Kaltim Guntur mengatakan, pihaknya mendorong keterlibatan BUMD Kaltim dalam pengelolaan Sungai Mahakam untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mitigasi risiko lingkungan akibat pendangkalan.

Menurut politisi PDIP ini, dengan dukungan kebijakan dari Pemprov dan keterlibatan sektor usaha, skema pengelolaan berbasis daerah diyakini dapat mempercepat perbaikan jalur transportasi air dan memperkuat ketahanan infrastruktur wilayah pesisir dan aliran sungai utama di Kaltim.

"Peran BUMD dalam pengelolaan Sungai Mahakam ini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mitigasi banjir akibat pendangkalan," ujar Guntur beberapa waktu lalu di Tenggarong.

Ia juga memastikan, Komisi II akan merekomendasikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim agar mendorong pembentukan skema pengelolaan sungai berbasis daerah, baik melalui BUMD eksisting maupun membentuk unit usaha baru yang fokus pada pengelolaan alur air dan pelabuhan lokal.

"Pemprov Kaltim telah menunjukkan respons positif terhadap usulan ini. Saya berharap dukungan tersebut diikuti dengan kebijakan konkret, termasuk melakukan pemetaan kewenangan yang memungkinkan kerja sama pengelolaan sungai antara daerah dan pusat," tuturnya.

Untuk itu lanjutnya, saat ini sangat perlu terobosan kebijakan dalam pengelolaan jalur transportasi air di wilayah Kaltim, terutama Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi distribusi barang dan aktivitas ekonomi antardaerah.

"Selama ini kewenangan penuh berada di tangan pemerintah pusat melalui skema kerja sama operasi (KSO) dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), tanpa pelibatan langsung pemerintah daerah," imbuhnya.

Ia berharap, BUMD bisa dilibatkan dalam pengelolaan Sungai Mahakam, seperti di Barito, Kalimantan Tengah, yang sungainya dikelola oleh BUMD setempat. Ini penting untuk dorong PAD dan memperkuat peran daerah.

"Potensi PAD dari sektor transportasi sungai sangat besar, terutama dari aktivitas logistik, pengangkutan hasil tambang, dan distribusi komoditas perkebunan yang sebagian besar menggunakan jalur air. Namun, selama pengelolaan masih terpusat, Kaltim kehilangan peluang untuk menarik retribusi maupun kontribusi langsung dari aktivitas tersebut," pungkasnya. (One/Adv)