Aksi mahasiswa didepan kantor Gubernur Kaltim.


SAMARINDA (KutaiRaya.com) Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (10/06/2025).

Para demonstran tersebut membawa catatan kritis atas 100 hari kerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang dinilai gagal merealisasikan janji prioritas saat kampanye.

Koordinator aksi, Reza Dwi, menyampaikan bahwa yang terasa bukanlah perubahan, melainkan penyiksaan struktural yang terus berulang.

"Pemerintah membentuk tim transisi, tapi seharusnya 100 hari itu adalah masa eksekusi. Kita meminta agar pemerintah menindak tegas Pertamina, memperbaiki tata kelola ruang dan RTH, serta menindak tegas aksi premanisme," tegas Reza.

Kritik juga datang dari Kepala BEM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Andi Akmal. Ia menyoroti minimnya transparansi dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan Gratispol.

"Kami menyadari 100 hari pertama adalah masa yang harus dituntut realisasinya dan harus dapat dipertanggungjawabkan," ucap Akmal.

Menurut Akmal, beasiswa Gratispol hanya menyasar mahasiswa semester 1, sementara mahasiswa lainnya yang juga membutuhkan tidak tersentuh bantuan.

"Kami mempertanyakan bagaimana kelanjutan program tersebut. Janji gubernur tampaknya berbeda-beda dari pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Andi juga menyinggung masalah krisis BBM yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.

"Motor mogok, antrean di SPBU panjang, masyarakat terpaksa ke bengkel berkali-kali. Tapi tidak ada tindak lanjut konkret dari pemprov," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa tidak ada penanganan serius terhadap permasalahan kapal ponton yang menabrak Jembatan Mahakam beberapa waktu lalu.

"Dalam 100 hari ini terlihat kesenjangan antara janji dan realisasi. Pemerintah tampaknya lebih fokus pada citra politik," ungkapnya.

Aksi mahasiswa tersebut akhirnya diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Dalam tanggapannya, Sri menilai aksi mahasiswa adalah bagian dari partisipasi dalam pembangunan daerah.

"Kami tidak alergi terhadap kritik. Ini menjadi input bagi pemerintah provinsi. Kami serap dan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan evaluasi," tutur Sri. (SKN)