Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji


SAMARINDA,(KutaiRaya.com) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan belum bisa melanjutkan perbaikan jangka panjang terhadap jalan yang terdampak longsor di Kilometer 28 poros Samarinda–Balikpapan, tepatnya di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara.

Kendala utama berasal dari belum adanya surat keterangan bencana dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang dibutuhkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah pusat dalam mengeksekusi perbaikan.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa penanganan darurat sudah dilakukan untuk menjaga aksesibilitas warga, seperti pengurukan tanah di titik longsor. Namun, perbaikan jangka panjang belum bisa dimulai.

"Kami sudah ambil tindakan sementara agar akses masyarakat tidak terganggu," ucap Seno saat dikonfirmasi, Sabtu (07/06/2025).

Ia menjelaskan bahwa perbaikan permanen berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengingat jalan yang terdampak berstatus sebagai jalan nasional. Agar kementerian dapat turun tangan, dibutuhkan surat resmi dari pemerintah daerah setempat.

"Sampai sekarang, kami masih menunggu surat keterangan bencana dari Bupati Kukar. Tanpa surat itu, pusat tidak bisa mengeksekusi perbaikan," lanjutnya.

Seno menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintah agar penanganan bencana tidak terhambat prosedur administratif, apalagi di jalur vital yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah.

"Kalau suratnya sudah ada, kementerian bisa langsung turun tangan dan melakukan perbaikan permanen," tegasnya.

Selain longsor di Batuah, Pemprov Kaltim juga memantau sejumlah titik infrastruktur lain yang memerlukan perhatian, seperti pembangunan jembatan pengganti di Jalan H.A.M. Rifaddin.

Ia berharap seluruh pihak dapat mempercepat koordinasi agar penanganan bencana tidak berlarut dan masyarakat tidak menjadi korban dari kelambatan birokrasi.

"Kami siap mendukung penuh, tapi tetap butuh sinergi dengan pemerintah daerah agar persoalan ini bisa segera ditangani," pungkasnya. (SKN)