Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menanggapi keluhan pengusaha industri perhotelan terkait dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat yang menyebabkan menurunnya tingkat hunian hotel dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda, Armunanto, mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan relaksasi berupa pengurangan pajak.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar pelaku usaha perhotelan bisa bertahan dan tetap menggaji karyawan.

"Kami usul dan berharap adanya bantuan relaksasi, mungkin berupa pengurangan pajak dari pemerintah, agar kami bisa survive, agar sekian persennya bisa buat gaji karyawan," ujar Armunanto.

Ia juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan kegiatan berskala besar yang dapat menarik massa, seperti pelaksanaan MTQ tahun lalu yang berdampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel.

"Kedua, bisa membantu mengadakan kegiatan untuk mendatangkan massa. Seperti MTQ tahun lalu, kita mencapai okupansi tertinggi nomor dua," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan bahwa usulan keringanan pajak dari pengusaha perhotelan bisa saja dibahas, selama ada kajian dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

"Semua memungkinkan saja. Ini nanti mungkin menjadi usulan kita terkait perhotelan yang disampaikan dulu secara lisan," ujar Ririn, Rabu (04/06/2025).

Ia mencontohkan kebijakan relaksasi serupa yang pernah diterapkan saat masa pandemi COVID-19. Namun demikian, Ririn menegaskan perlunya kajian terlebih dahulu dari tim teknis lintas sektor.

Terkait penurunan aktivitas hotel dan upaya pengurangan jam kerja karyawan, Ririn menyebut hal tersebut sebagai bagian dari strategi bertahan di tengah menurunnya pendapatan akibat efisiensi anggaran pemerintah.

"Kita tahu tidak mungkin PHK langsung dilakukan, tapi ada pengurangan jam kerja, karena pendapatan memang mengalami penurunan drastis," ucapnya.

Untuk mendukung keberlangsungan pelaku usaha pariwisata, Ririn menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah agenda besar l Juli 2025. Dua di antaranya adalah Dekranasda Nasional dan East Borneo International Festival (EBIF) yang dipusatkan di Samarinda dan Balikpapan.

"Kegiatan ini juga akan melibatkan pelaku pariwisata, termasuk hotel, untuk kesiapan akomodasi dan destinasi yang akan dikunjungi. Kita juga akan mengadakan Festival Etam yang rutin digelar tiap tahun, pada 24–29 Juli nanti," jelasnya.

Menurutnya, gelaran-gelaran tersebut diharapkan dapat mendorong tingkat hunian hotel dan menjadi pemantik bagi sektor swasta untuk turut mengadakan kegiatan, seperti konser musik yang akhir-akhir ini mulai banyak digelar.

Lebih jauh, Ririn juga meminta dukungan dari media untuk menyebarkan narasi positif tentang pariwisata di Kaltim.

"Kita harus bergandengan tangan, termasuk dengan teman-teman media, supaya bisa menyampaikan informasi yang benar dan membangun semangat bersama. Jangan sampai informasi yang tidak benar membuat wisatawan enggan datang," tuturnya. (SKN)