Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda, Armunanto.


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat sejak awal tahun 2025 mulai berdampak serius terhadap industri perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim.

Sejumlah hotel di daerah tersebut melaporkan penurunan drastis tingkat okupansi, bahkan terpaksa merumahkan karyawan karena minimnya kegiatan yang biasanya berasal dari belanja pemerintah.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda, Armunanto, menyebut bahwa kegiatan pemerintah selama ini menjadi penopang utama pendapatan hotel. Saat pos anggaran itu disunat, pendapatan industri perhotelan pun ikut goyah.

"Pemerintah itu kan ambil porsi sekitar 50–70 persen di kegiatan. Nah, sisanya itu kan swasta, sekitar 30% saja. Jadi kalau misalnya hilang dari pemerintah, ya kita cuma berharap 30%," ujar Armunanto saat ditemui di Samarinda, Kamis (05/06/2025).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan sektor swasta pun tak sepenuhnya lepas dari peran pemerintah. Menurutnya, banyak agenda swasta yang justru digelar sebagai imbas dari kegiatan instansi pemerintah. Jika kegiatan pemerintah menurun, maka sektor swasta juga cenderung pasif.

"Kalau pemerintah tidak mengadakan kegiatan, biasanya swasta juga mengikuti. Karena kegiatan dari swasta itu kan juga bersumber dari pemerintah. Mereka mengadakan karena ada kegiatan dari pemerintah," lanjutnya.

Penurunan aktivitas inilah yang menyebabkan okupansi hotel di Samarinda dan sekitarnya menurun tajam hingga hanya menyentuh kisaran 25–30 persen. Beberapa hotel bahkan mulai mengambil kebijakan merumahkan karyawan karena tidak sanggup menanggung beban operasional secara penuh.

"PHK massal belum terjadi di Kalimantan Timur. Kita masih merumahkan, kita cutikan tapi tidak dibayar. Jadi sementara seperti itu," ucapnya.

Meski belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Kaltim, PHRI menyebut ancaman tersebut bisa saja terjadi dalam waktu dekat jika tidak ada perubahan dari pemerintah, khususnya terkait relaksasi kebijakan efisiensi.

"Bisa jadi akan terjadi PHK massal, kalau misalnya tidak ada perubahan. Dari awal keluarnya Inpres efisiensi anggaran itu dari Januari sampai saat ini tidak ada perubahan, tidak ada relaksasi juga dari pemerintah," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap tidak terjadi PHK massal di Kaltim seperti yang sudah terjadi di daerah lain, serta adanya perubahan kebijakan atau bantuan relaksasi dari pemerintah pusat.

"Yang kita harapkan jangan sampai terjadi PHK massal seperti yang sudah terjadi di luar Kalimantan. Dan semoga ada perubahan atau bantuan relaksasi dari pemerintah," pungkasnya. (SKN)