Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar Muslik.


TENGGARONG (KutaiRaya.com) Akses untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi keluhan bagi para nelayan di Kukar. Sulitnya nelayan mendapatkan BBM dapat mengakibatkan minimnya hasil perikanan yang diperolehnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar Muslik mengakui masih ada sejumlah nelayan yang mengalami kendala sulitnya memperoleh BBM. Hal itu disebabkan karena tingginya pemakaian BBM nelayan dan kuota yang disalurkan oleh Pertamina ke SPBU sangat terbatas.

"Tapi kita terus upayakan dan mendorong pihak swasta untuk dapat membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN)," kata Muslik pada Kutairaya, Jumat (21/3/2025).

Sementara dari informasi yang diterima terkait dengan pembangunan SPBUN, PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) tengah melakukan pembangunan SPBUN di Kecamatan Anggana pada 2025 ini.

"Pihak swasta yang aktif untuk koordinasi terkait dengan BBM kebutuhan nelayan hanya MGRM, kami berharap MGRM bisa segera membangun SPBUN untuk memenuhi kebutuhan nelayan," ucapnya.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ialah menitipkan kuota kepada SPBU biasa. Mereka mengaksesnya melalui sistem aplikasi ekstar.

"Kami terus mengusulkan penambahan kuota ke Pertamina, untuk kebutuhan nelayan," sebutnya.

Sementara itu Direktur Utama PT. MGRM Efri Novianto menyebutkan, saat ini tengah membangun SPBUN di Handil Terusan Kecamatan Anggana. Pembangunan ini ditargetkan rampung dan beroperasi pada pertengahan tahun 2025.

SPBN ini bagian dari upaya mengatasi kelangkaan solar yang kerap menyulitkan nelayan Kukar dalam mencari ikan di sungai ataupu laut.

"SPBUN ini dibangun di lahan seluas 40 x 19 meter, bersebelahan dengan Dermaga Handil Terusan milik Pemda Kukar," sebut Efri Novianto.

Saat ini, jumlah nelayan yang telah diverifikasi untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi mencapai 384 orang, dengan kebutuhan sekitar 96.000 liter per bulan.

"Pengelolaan SPBN nantinya akan dilakukan oleh Perusda, bisa saja bekerja sama dengan BUMDes. Skema pengelolaannya masih dalam penjajakan,"ujarnya.

Namun, Efri mengungkapkan tantangan terbesar adalah proses verifikasi dan pengukuran nelayan yang memerlukan dokumen seperti Pas Kecil dari Syahbandar KSOP Samarinda dan kartu KUSUKA dari DKP Kukar. Tanpa kedua dokumen tersebut, nelayan tidak bisa mengakses BBM subsidi di SPBN.

Pembangunan SPBN ini menelan anggaran sekitar Rp 6 miliar, dengan konstruksi yang sudah dimulai sejak 2024 lalu.

"Kami optimis SPBN bisa selesai tepat waktu, meski ada kendala dalam proses verifikasi data nelayan dan perizinan. Begitu semua dokumen keluar, pembangunan akan berjalan lancar," ungkapnya. (ary)