(Kepala Pelaksana BPBD Kukar, Setianto Nugraha Aji)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan sejumlah program prioritas untuk tahun 2025.

Kepala Pelaksana BPBD Kukar, Setianto Nugraha Aji, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap bencana.

Menurut Setianto, BPBD Kukar bertanggung jawab atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penanggulangan bencana. Terdapat tiga aspek utama dalam SPM kebencanaan, yaitu:
* Fasilitasi pelayanan informasi rawan bencana
* Fasilitasi pelayanan kesiapsiagaan bencana
* Evakuasi dan penyelamatan

"Salah satu bentuk implementasi SPM ini adalah sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, terutama di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki riwayat kejadian bencana tinggi. Contohnya Kecamatan Muara Kaman, yang tercatat memiliki tingkat kejadian bencana cukup tinggi," ungkap Setianto Rabu (5/3/2025).

Selain sosialisasi, BPBD Kukar juga rutin menggelar patroli kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik secara mandiri maupun bersama pihak terkait seperti Manggala Agni, KPHP, Kepolisian, dan TNI. Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi titik api sejak dini dan melakukan tindakan awal jika ditemukan indikasi kebakaran.

Upaya pencegahan lainnya mencakup edukasi kepada masyarakat terkait bahaya membuka lahan dengan cara membakar, serta pemasangan rambu-rambu bencana seperti rambu banjir, karhutla, dan tanah longsor untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana.

BPBD Kukar juga berfokus pada peningkatan kapasitas relawan melalui berbagai pelatihan dan gladi kesiapsiagaan. Pelatihan ini mencakup penanganan karhutla, penyelamatan banjir di laut, sungai, dan danau, serta berbagai aspek kebencanaan lainnya.

"Relawan adalah garda terdepan dalam memberikan informasi dan tindakan awal sebelum petugas tiba di lokasi. Oleh karena itu, kami terus berupaya memperkuat kapasitas mereka melalui pelatihan dan gladi kesiapsiagaan," tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan, BPBD Kukar juga menyalurkan bantuan peralatan penanggulangan bencana, seperti pompa pemadam karhutla, peralatan pemadaman kebakaran, perahu karet, dan lampu darurat. Bahkan, melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, salah satu desa di Buana Jaya telah menerima mobil pemadam slip-on yang dirancang khusus untuk menangani kebakaran lahan gambut.

Dalam menghadapi bencana secara mandiri, BPBD Kukar mendorong desa-desa untuk memperkuat kesiapsiagaan melalui program Penguatan Kawasan Tangguh Bencana. Program ini mencakup:
* Meningkatkan kepedulian warga dalam menata lingkungan, termasuk mencegah pembangunan di area rawan longsor.
* Mengalokasikan anggaran kebencanaan dalam dana desa agar memiliki sumber daya untuk menghadapi bencana.
* Membangun koordinasi yang kuat antara pemerintah desa dan pemerintah daerah agar penanganan bencana lebih cepat dan efektif.

Saat ini, desa telah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, BPBD Kukar mendorong agar minimal 10% dari anggaran desa dialokasikan untuk penanggulangan bencana, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan darurat.

Sebagaimana arahan Bupati Kutai Kartanegara, pemerintah daerah harus selalu hadir dalam setiap kejadian bencana. BPBD Kukar berkomitmen untuk merespons setiap kejadian dengan cepat, baik melalui tindakan langsung maupun koordinasi dengan pihak terkait.

"Kami ingin memastikan bahwa pemerintah selalu dekat dengan masyarakat, terutama dalam situasi darurat," tegas Setianto.

Dengan berbagai langkah ini, BPBD Kukar berharap kesiapsiagaan terhadap bencana semakin meningkat, sehingga masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. (Dri/Adv)