TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Reses Masa Sidang I tahun 2024 yang digelar mulai 31 Oktober 2024 sampai 7 November 2024 dimanfaatkan anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Dapil IV Kukar.

Kegiatan Reses ini menjadi yang pertama bagi wakil rakyat periode yang baru 2024-2029.

"Sampai hari ini sudah titik lokasi Reses ke sembilan, dan aspirasi masyarakat yang masuk masih seputar infrastruktur terutama jalan, misalnya di Desa Muara Kaman Ilir ada dua RT yakni RT 3 dan 5 aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur jalan karena selama ini belum tersentuh pembangunan jalan, kemudian di Kecamatan Sebulu juga masalah jalan antar Desa dan jalan antar lingkungan masih banyak PR kita, " ungkap Firnadi Ikhsan, Senin (04/11/2024).

Kemudian lanjut politisi PKS ini, untuk pertanian masyarakat masih butuh pupuk, alat produksi, sarana prasarana pertanian seperti hand traktor kemudian alat angkut hasil pertanian, bahkan kemarin ada aspirasi untuk alat tanam dan sebagainya.

"Lalu aspirasi mengenai bibit sawit juga tinggi permintaan masyarakat seperti di daerah hulu kelompok-kelompok petani sawit meminta bibit sawit, " imbuhnya.

Firnadi juga mengungkapkan, saat Reses di Desa Segihan mereka punya gudang gabah koperasi bersama, jadi Gapoktan disana mereka jual beli gabah dan aspirasinya minta permodalan untuk beli gabah petani, tapi arahan kita selama ini Bankaltimtara cabang Tenggarong ada program KKI pinjaman nol persen bisa dimanfaatkan, tapi mereka kesulitan karena itu lembaga jadi kesulitan persyaratan dan sebagainya karena mereka juga tidak memiliki aset yang bisa di jaminkan.

"Tapi ini kita masih carikan solusinya, untuk lainnya mereka minta bantuan peralatan, misalnya alat angkut gabah, kemarin mereka dapat bantuan motor viar aspirasi saya waktu masih di DPRD Kukar, " lanjutnya.

Ia menambahkan, kegiatan Reses kali ini merupakan yang pertama setelah dirinya dilantik sebagai anggota DPRD Kaltim periode 2024-2029, dan hasil reses yang masuk ini usulan untuk tahun 2026 karena tahun 2025 sudah diketok anggarannya. Jadi kita berproses dari Januari tahun depan itu input SIPD RI jadi bantuan akan kita realisasikan di 2026, untuk prosesnya diawali dari Musrenbang dan lain-lain itu dua tahun sebelumnya.

"Jadi semua usulan masyarakat ini saya pilah dulu, karena ini baru pertama kali, jadi yang mana nanti yang bisa kita akomodir lewat kewenangan Provinsi, seperti sekolah kita coba buatkan arahan karena di Provinsi itu kewenangannya sekolah SMA sedangkan jenjang dibawahnya kewenangan Kabupaten, kita juga akan koordinasi dengan OPD tekhnis di Provinsi terkait usulan-usulan yang masuk mana yang bisa kita tindaklanjuti mana yang tidak bisa sesuai kewenangan kita, " pungkasnya. (One/Adv)