TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2024-2029 resmi dilantik pada Rabu (23/10/24) di Ruang Paripurna DPRD Kukar oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong. Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di DPRD Kukar.

Empat pimpinan DPRD Kukar yang dilantik adalah Ketua DPRD Kukar Junaidi dari Partai PDI Perjuangan, Wakil Ketua I Abdul Rasid dari Partai Golkar, Wakil Ketua II Junadi dari Partai Gerindra, dan Wakil Ketua III Aini Faridah dari Partai PAN.

Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua DPRD Sementara Farida, Wakil Ketua DPRD Sementara Herry Asdar, Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto, para Ketua Partai, Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman, perwakilan Dandim 0906 Kukar, anggota DPRD, serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Kukar yang baru dilantik, Junaidi, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, yang telah memberikan amanah kepada dirinya untuk memimpin DPRD Kukar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan sementara DPRD yang telah bekerja keras mempersiapkan pelantikan.

"Hari ini menjadi sejarah baru bagi PDI Perjuangan di Kukar, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, kader PDI Perjuangan menduduki posisi Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara," ungkap Junaidi.

Junaidi menekankan pentingnya fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif, pengawal anggaran, dan pengawas kebijakan pemerintah. Ia berharap kebijakan-kebijakan politik yang diambil DPRD bisa benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat. Junaidi juga berjanji akan mempercepat proses pengesahan peraturan daerah (Perda) yang belum sempat disahkan demi memaksimalkan kinerja pemerintah.

"Kami akan mempercepat pengesahan Perda yang belum selesai, karena itu sangat dibutuhkan oleh beberapa OPD untuk memaksimalkan kinerja pemerintah," ujarnya.

Junaidi menambahkan, DPRD Kukar akan fokus pada kebijakan pro-rakyat, termasuk di bidang perkebunan dan pangan, dan berkomitmen untuk mengontrol anggaran tahun 2025-2026 agar memperkuat ketahanan pangan lokal maupun nasional.

"Kami dari PDI Perjuangan akan fokus pada penguatan pangan masyarakat dan mengontrol kebijakan pemerintah terkait hal ini. Kami juga akan lebih banyak turun ke lapangan untuk memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tutup Junaidi. (adv/dri)