Kepala DPMD Kukar, Arianto

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Deda (DPMD) Kukar terus memastikan pemenuhan layanan dasar masyarakat yakni listrik dapat direalisasikan. Bahkan dalam rangka memberikan fasilitas layanan dasar listrik melalui Program Terang Kampongku, Pemkab Kukar telah mengalokasikan dana sebesar Rp 32,5 miliar pada tahun 2023.

Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ada 17 titik lokasi yang belum berlistrik 24 jam itu yang menjadi target DPMD Kukar yang dilaksanakan dari 2021-2026.

"Dari target itu alhamdulillah yang sudah terpenuhi dari 2021 -2023 ini ada yang pakai PLN dan PLTS Komunal. Karena tidak memungkinkan pakai jaringan PLN itu kebijakannya harus pakai PLTS Komunal." kata Arianto.

Ia menyebutkan layanan PLN yang sudah terpenuhi di 2022 yaitu di Desa Muhuran, Sebelimbingan, Teluk MUda, Dusun Pendamana di Desa Tuana Tuha dan Tanjung Batu Harapan. Untuk 2022 itu juga satu PLTS Komunal di Tunjungan, Menamang Kiri dan Menamang Kanan.

"Kalau kita evaluasi, yang belum kita laksanakan itu hanya di Desa Liang Buaya sama Lamin Puluk dan Lamin Telihan. Desa Lamin Puluk dan Telihan itu akan dibangun PLTS di awal 2024 karena jaringan PLN tidak bisa menjangkau disana." ujarnya.

Kemudian targetnya di 2023 murni itu ada dua titik yakni di Desa Kupang Baru ini proses sudah 50 persen dan Dusun Nangka Bona, Desa Tunjungan itu sudah selesai dan sudah diresmikan.

Dan untuk 2023 ada ditambah lagi dibeberapa titik lagi seperti titik dusun, RT yang belum ada listriknya. Pak Bupati minta dipenuhi. Jadi rencana perubahan 2023 ini ada penambahan di Liang Buaya 1, dan 2. Itu nanti akan ada PLTS Komunal, terus di Nangka Bona Seberang, Dusun Mekar Sari Desa Kupang Baru, di Muara Wis RT 11 dan 12 itu akan dibangun PLTS juga.

"Untuk anggaran tahun 2023 total Rp 32,5 miliar, untuk murni itu Rp 12,5 Miliar untuk dua titik. Untuk perubahan itu ada dua kurang lebih da Rp 20 miliar." sebut Arianto.

Arianto menambahkan, sampai saat ini porses pengerjaannya belum ada kendala, karena ini pengerjaanya langsung diserahkan dalam bentuk program BKKD atau Bantuan Keuangan Kepala Desa. Nanti mereka yang mengerjakan, dan mereka yang akan mencari mitra menyedia pembangunan PLTS itu.

"Harapan kami dengan adanya program ini, untuk memenuhi amanah undang-undang bahwa masyarakat ini untuk layanan dasar harus terpenuhi seperti di pendidikan, kesehatan, air bersih termasuk listrik ini adalah layanan dasar. Dan harapannya di Kukar bisa terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi Kukar yang tidak bisa menikmati listrik 24 jam." katanya. (*dri/adv)