Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menandatangani persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022.

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kukar, terkaitmLaporan Badan Anggaran (Banggar) dan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar Tahun Anggaran 2022.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD I Alif Turiadi, Wakil Ketua DPRD III Siswo Cahyono, dan dihadiriu Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin, dan sejumlah pejabat Pemkab Kukar, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar pada hari Senin, 24 Juli 2023.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyampaikan bahwa proses pembahasan telah dilakukan di banggar (Badan Anggaran), dan anggota DPRD telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2022.

"Salah satu fokus perhatian dalam laporan banggar adalah tingginya angka kemiskinan di Kukar dan masalah infrastruktur. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan isu-isu tersebut ke depannya dan bekerja untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut." ungkap Rasid.

Sementara Wakil Bupati Kukar, H Rendi Solihin, juga mengungkapkan bahwa penanganan kemiskinan merupakan fokus utama pemerintah daerah. Langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, dan pemerintah pusat juga memberikan instruksi untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024.

Beberapa langkah upaya telah dilakukan, seperti membantu petani miskin ekstrem di sektor perikanan dan pertanian dengan memberikan bantuan modal atau alat pertanian. Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) juga telah direalisasikan untuk mengatasi kategori utama penyebab miskin ekstrem.

"Target kami kedepan, sesuai misi yang sama telah ditetapkan, yaitu menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2024, walaupun saat ini sudah ada beberapa penurunan angka kemiskinan." tutupnya. (*dri/adv)