(Plt Kepala Disperindagkop Kukar Arfan Boma)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Plt Kepala Disperindagkop Kukar Arfan Boma meminta masyarakat Kukar untuk tidak Panic Buying menyikapi langkanya minyak goreng saat ini.

Sebab, Pemkab Kukar bekerjasama dengan PT Tritunggal Sentra Buana (TSB) Group mulai mendistribusikan Minyak Goreng Curah secara bertahap, diawali di Kecamatan Tenggarong sebanyak 16 ribu liter, Kamis (17/3/2022) kemarin.

"Kalau saya berharap dan menghimbau kepada masyarakat Kukar jangan sampai terjadi panic buying. Justru momen-momen seperti ini nanti bisa dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi masyarakat tenang saja lah dulu, semakin panik kita, semakin jadi para oknum penimbun minyak goreng, apalagi Pemkab Kukar sudah mulai mendistribusikan minyak goreng bertahap," ungkap Arfan Boma usai menghadiri RDP dengan Komisi III DPRD Kukar, Kamis (17/3/2022).

Arfan Boma menjelaskan, yang dilaksanakan teman-teman dari perusahaan PT TSB ini mekanismenya sama dengan operasi pasar. Jadi mereka menjual dengan harga murah kepada masyarakat dan berdasarkan dengan SE Kementrian Perdagangan.

"Bahwa HET Minyak Curah adalah 14 Ribu. Alhamdulillah ini PT Tritunggal bersama dua perusahaan lain yang beroperasi di Muara Badak, sudah melakukan itu. Dan tahap awal mengcover 4 Kecamatan yakni Tenggarong, Samboja, Anggana dan Muara Badak," ungkap Arfan Boma.

Masing-masing Kecamatan lanjutnya, diberi kuota sebanyak 16 ribu liter. Khusus Muara Badak sebagai tuan rumah ada tambahan kuota 8 ribu liter. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat kita bahwa situasi kelangkaan ini kami coba atasi.

"Kemudian untuk 14 Kecamatan yang lainnya ini di Kutai Refinery (Produsen Minyak Goreng di Kaltim) ada di Balikpapan dan Bontang. Kurang lebih stok mereka ada 444 Ribu Liter, dan ini nanti akan dikelola, Pemda sudah menunjuk KSDE salah satu Perusda kita untuk melaksanakan kegiatan operasi pasar itu," tambahnya.

Ia menambahkan, untuk stok minyak gorengnya ada, uangnya ada, tinggal distribusinya aja. Untuk sementara ini kita bicarakan jangka pendek. Kalau 14 Kecamatan akan ditanggulangi Pemda melalui Perusda. Karena dari ketersediaan yang ada, dengan rasio jumlah Kepala Keluarga dan rasio kebutuhan konsumsi minyak goreng perbulan, itu tidak berimbang.

"Mudah-mudahan nanti dengan adanya perhatian dari perusahaan-perusahaan sawit. DPRD Kukar kembali akan ada melaksanakan rapat lanjutan dengan mengundang beberapa perusahaan batubara," tutupnya. (One)