• Sabtu, 21 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali. (Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Keterbatasan daya tampung sekolah formal di Kota Balikpapan perlu diimbangi dengan penguatan fasilitas pendidikan nonformal. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dinilai memiliki peran strategis, untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan pemerataan akses pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan dan penambahan ruang kelas sekolah negeri. Pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap fasilitas pendidikan nonformal yang menjadi bagian dari layanan pendidikan masyarakat.

“DPRD tidak ingin pemerintah hanya fokus pada pembangunan gedung sekolah negeri, karena keduanya merupakan fasilitas umum untuk layanan masyarakat,” ujar Gasali kepada awak media, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, SKB dan PKBM bukan sekadar pilihan alternatif bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah formal. Keberadaan kedua lembaga tersebut menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan, sekaligus mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung.

Gasali mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan nonformal. Pendataan perlu mencakup kelayakan ruang belajar, ketersediaan tenaga pengajar, kapasitas peserta didik hingga fasilitas teknologi pendukung pembelajaran.

Langkah tersebut dinilai penting agar pengembangan pendidikan nonformal tidak hanya sebatas penambahan lembaga, tetapi juga diikuti peningkatan kualitas layanan pendidikan.

“Pendidikan nonformal juga memiliki peran penting dalam memberikan akses belajar bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah formal,” katanya.

Gasali menekankan, dukungan pemerintah terhadap SKB dan PKBM harus diberikan secara proporsional, termasuk melalui pengalokasian anggaran untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan menunjang kegiatan belajar mengajar.

“Statusnya sama dengan sekolah negeri. Sama-sama fasilitas milik pemerintah. Tidak ada pembedaan. Kami ingin keduanya berjalan saling melengkapi,” tegasnya.

Komisi IV DPRD Balikpapan berharap penguatan pendidikan nonformal dapat menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan anggaran daerah mendatang. Dengan demikian, keterbatasan kapasitas sekolah formal tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Selain memperluas kesempatan belajar, keberadaan SKB dan PKBM yang didukung fasilitas memadai juga diharapkan mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai modal menghadapi dunia kerja. (Las)

Pasang Iklan
Top