• Sabtu, 21 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kutai Kartanegara



Anggota DPRD Kukar Dapil III, Muhammad Hidayat, Selasa (17/11/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
‎
‎‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Persoalan pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), M. Hidayat, saat menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) III.
‎
‎Dalam kegiatan reses yang dilakukannya, ia menemukan masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, terutama di Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak.
‎
‎Kondisi ini, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
‎
‎Berdasarkan hasil penelusurannya saat bertemu masyarakat, lebih dari 70 persen warga yang ditemuinya di desa tersebut belum bekerja.
‎
‎"Di desa saya sendiri, Desa Gas Alam, setelah saya tanya rata-rata pada saat reses itu hampir 70 persen yang tidak bekerja. Ini akan menimbulkan masalah," ujar Hidayat kepada KutaiRaya.com, Selasa (17/11/2026).
‎
‎Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuka lowongan pekerjaan.
‎
‎Pemerintah juga perlu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
‎
‎Ia menegaskan, ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni peningkatan kualitas SDM, perluasan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta keterlibatan dunia usaha bersama pemerintah.
‎
‎Keempat aspek tersebut dinilai saling berkaitan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang usaha maupun pekerjaan.
‎
‎Selain masalah ketenagakerjaan, dalam reses itu, ia juga menerima masukan mengenai sejumlah program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa dan lingkungan RT, salah satunya terkait penyediaan layanan internet melalui program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
‎
‎Ia mengemukakan, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah, terutama ketersediaan jaringan yang sudah ada.
‎
‎Menurutnya, program internet akan lebih bermanfaat jika diprioritaskan untuk kawasan yang memang masih kesulitan mendapatkan akses jaringan.
‎
‎Sementara di wilayah perkotaan yang fasilitas internetnya sudah memadai, anggaran dapat dipertimbangkan untuk kegiatan lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.
‎
‎"Kalau untuk daerah-daerah yang memang belum terjangkau, mungkin bisa. Tetapi untuk wilayah perkotaan, masyarakat memandang sebagian besar tidak terlalu membutuhkan. Lebih baik diarahkan kepada kegiatan padat karya," ujarnya.
‎
‎Ia juga mengangkat aspirasi warga mengenai perhatian terhadap petugas pos keamanan lingkungan (poskamling).
‎
‎Masyarakat berharap ada dukungan pemerintah, termasuk kemungkinan pemberian honor bagi petugas yang selama ini ikut menjaga keamanan lingkungan.
‎
‎Selain itu, kegiatan kebersihan lingkungan juga diharapkan dapat dikembangkan melalui program yang lebih produktif.
‎
‎Tidak hanya mengandalkan gotong royong, tetapi juga membuka peluang kegiatan padat karya yang memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
‎
‎Ia berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengevaluasi dan menyusun program kerja ke depan.
‎
‎Menurutnya, pembangunan daerah harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
‎
‎Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga perlu memberikan perhatian terhadap kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, serta kebutuhan lingkungan.‎ (Adv/Zar)



Pasang Iklan
Top