• Jum'at, 20 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, Kamis (19/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Potensi berkurangnya penerimaan daerah sebesar Rp 209 miliar membayangi kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.

DPRD Samarinda mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawal penyelesaian persoalan tersebut sebelum akhir 2026.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim menilai persoalan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan pengawalan lebih serius melalui mekanisme kelembagaan DPRD.

Menurutnya, upaya Pemkot Samarinda memperjuangkan hak keuangan daerah perlu diperkuat agar potensi kehilangan penerimaan tidak terus membebani kondisi fiskal pada tahun berikutnya.

“Itulah yang saya usulkan agar segera ada pansus itu,” kata Rohim, Kamis (19/11/2026).

Ia berharap pembentukan pansus dapat mempercepat penyelesaian persoalan tersebut sehingga tidak menjadi beban tambahan dalam penyusunan APBD 2027.

“Mau kami bantu selesaikan sebelum akhir 2026,” ucapnya.

Persoalan ini bermula dari penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim setelah APBD Perubahan 2026 ditetapkan.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan kebijakan tersebut berpotensi memangkas penerimaan daerah sebesar 26,24 persen atau sekitar Rp 209 miliar.

Nilai tersebut terdiri atas pengurangan lebih dari Rp 70 miliar dari sektor opsen dan lebih dari Rp 139 miliar dari bagi hasil pajak.

“Kalau pembayaran tertunda sampai 2027, Pemkot harus kembali menyiapkan anggaran untuk melunasi kewajiban kepada pihak ketiga. Ini tentu akan menambah beban keuangan daerah,” tuturnya.

Menurut Andi, pelaku usaha menjadi pihak yang ikut menanggung dampak dari persoalan tersebut, terutama mereka yang telah menyelesaikan pekerjaan tetapi belum menerima pembayaran.

“Paling penting ini merupakan haknya pihak ketiga, teman-teman pelaku usaha,” ujar Andi Harun.

Pemkot Samarinda sebelumnya telah menyampaikan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Komunikasi personal juga telah dilakukan dan mendapat respons positif dari gubernur.

Namun, Pemkot turut membuka kemungkinan menempuh jalur hukum, apabila tidak ada koreksi terhadap kebijakan penyesuaian alokasi tersebut.

Rohim mengingatkan, penundaan penyelesaian persoalan hingga tahun berikutnya berpotensi semakin mempersempit ruang fiskal Samarinda dan menyulitkan pemerintah memenuhi kewajiban keuangannya.

“Kalau harus mundur lagi sampai ke 2027, mereka (pemkot) akan kesulitan keuangan,” ucapnya. (Abi)



Pasang Iklan
Top