• Kamis, 19 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



FGD PPID se-Kota Samarinda, Kamis (19/11/2026).(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pentingnya transparansi dalam tata kelola pendidikan. Sekolah diminta tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mampu memberikan pelayanan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Hal tersebut menjadi perhatian pada Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Setker/UPTD SLTA Negeri se-Kota Samarinda yang digelar di Ruang WIEK Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Kamis (19/11/2026).

Ketua KI Kaltim, Sencihan, mengatakan keterbukaan informasi di lingkungan sekolah merupakan bagian penting agar membangun tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Menurutnya, penerapan transparansi tidak boleh sebatas menggugurkan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus menjadi budaya yang diterapkan agar penyelenggaraan pendidikan guna memperkuat kepercayaan masyarakat.

"Transparansi informasi merupakan penghubung kepercayaan antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Ketika informasi mengenai program, penggunaan anggaran, hingga prestasi sekolah dapat diakses secara terbuka, kita sekaligus memberikan contoh nilai kejujuran kepada generasi muda," ujar Sencihan.

Ia menjelaskan, keberadaan PPID di setiap satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat dan bertanggung jawab.

Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim bersama Komisi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di sekolah.

Ia menilai, penguatan PPID tidak cukup hanya melalui pemahaman aturan. Komitmen kepala sekolah dan seluruh pengelola informasi juga diperlukan agar pelayanan publik berjalan optimal.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ia mendorong setiap sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) internal secara berkala.

Langkah tersebut dinilai penting agar mengetahui efektivitas pelayanan informasi sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

Menurutnya, evaluasi bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pihak sekolah, melainkan menjadi sarana memperbaiki kualitas pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Monitoring dan evaluasi harus menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan. Dari sana, sekolah bisa melihat apa yang masih perlu dibenahi sekaligus menghadirkan inovasi agar akses informasi semakin mudah dan pelayanan lebih responsif," jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung keterbukaan informasi, mulai dari optimalisasi website resmi sekolah, portal PPID, hingga media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.

Ia berharap penguatan peran PPID dapat menciptakan standar pelayanan informasi publik yang merata di seluruh satuan pendidikan, khususnya SLTA Negeri di Kalimantan Timur.

Dengan dukungan infrastruktur digital, kemampuan pengelola informasi, serta komitmen pimpinan sekolah, ia optimistis lembaga pendidikan di Kaltim mampu menjadi contoh badan publik yang informatif.

Bahkan, sekolah-sekolah di Kaltim diharapkan dapat menjadi pelopor penerapan keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan pada tingkat nasional.

Melalui FGD tersebut, KI Kaltim mendorong seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadikan transparansi sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar kewajiban menjalankan regulasi.

Upaya itu diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pendidikan yang bersih, akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di Kalimantan Timur. (*Yud)



Pasang Iklan
Top