• Kamis, 19 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, Rabu (18/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Persoalan penerimaan murid baru menjadi pekerjaan rumah pelayanan pendidikan di Kota Samarinda.

Ketimpangan daya tampung sekolah negeri, polemik jalur domisili, hingga keterbukaan informasi dinilai membutuhkan pembenahan serius agar masyarakat memperoleh kepastian dalam mengakses pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar menyoroti persoalan tersebut saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, evaluasi standar pelayanan tidak boleh sekadar menjadi agenda administratif tahunan.

Forum ini harus mampu mengidentifikasi persoalan yang terus berulang, sekaligus menghasilkan perbaikan nyata, terutama pada layanan penerimaan murid baru.

"Kita masih terkendala pada saat penerimaan siswa baru setiap tahun. Ini harus menjadi perhatian bersama agar persoalan yang sama tidak terus berulang dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik," kata Anhar.

Persoalan ini tercermin dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Dari sekitar 13.000 lulusan Sekolah Dasar (SD), kapasitas SMP Negeri di Samarinda hanya mampu menampung sekitar 10.004 murid.

Ketimpangan ini menjadi salah satu tantangan pemerataan akses pendidikan.

Namun, persoalan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kursi sekolah negeri.

Mekanisme jalur domisili dan pergeseran titik koordinat juga memunculkan keberatan dari masyarakat.

Tim Pengawas SPMB mencatat sedikitnya 36 aduan resmi selama masa pendaftaran.

Sebanyak 33 aduan atau 91,67 persen berkaitan dengan persoalan jalur domisili dan perubahan titik koordinat.

Sementara itu, masih ada 962 kursi kosong pada jenjang SMP dan 2.322 kursi kosong pada jenjang SD di sejumlah sekolah.

Kondisi ini menunjukkan persoalan penerimaan murid baru juga perlu dilihat dari aspek pemerataan distribusi peserta didik dan efektivitas informasi mengenai daya tampung sekolah.

Menurut Anhar, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai seluruh prosedur pelayanan pendidikan.

Transparansi informasi penerimaan murid baru, legalisasi ijazah, hingga perpindahan sekolah perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kebingungan maupun perbedaan pemahaman.

"Jangan sampai masyarakat kesulitan memahami prosedur pelayanan. Informasi harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses sehingga masyarakat mengetahui hak serta mekanisme yang harus ditempuh," tuturnya.

Ia memastikan DPRD Kota Samarinda siap mendukung pembenahan pelayanan pendidikan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Yang terpenting, lembaga legislatif DPRD Kota Samarinda mendukung secara penuh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Kota Samarinda, Eko Suprayetno menjelaskan, Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari kewajiban perangkat daerah dalam mengevaluasi dan memperbarui standar pelayanan publik.

Pelaksanaan forum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017.

Eko mengemukakan, Disdikbud melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menghimpun masukan.

Peserta forum mencakup wali murid, komite sekolah, pengawas, pemerhati pendidikan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait.

"Melalui forum ini, kami mengharapkan banyak masukan dari berbagai elemen yang hadir untuk memperbaiki standar pelayanan agar lebih terbarui dan kualitas pelayanan publik ke depan semakin baik," kata Eko.

Selain SPMB, pembenahan juga menyasar penyederhanaan prosedur administrasi pendidikan, termasuk layanan mutasi murid dan legalisasi ijazah.

Khusus legalisasi, Disdikbud menyesuaikan mekanisme pelayanan dengan ketentuan penerapan e-ijazah sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024.

Persoalan koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian dalam forum tersebut, salah satunya menyangkut penerbitan rekomendasi penelitian yang melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Disdikbud Samarinda.

Eko menerangkan, kejelasan kewenangan kedua instansi diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi prosedur yang tumpang tindih ketika mengurus rekomendasi penelitian.

"Ke depannya, rekomendasi tersebut akan disinergikan sebagai solusi agar pelayanan menjadi satu pintu dengan kejelasan kewenangan antara Kesbangpol dan Disdikbud," ucapnya. (Abi)



Pasang Iklan
Top