• Kamis, 19 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur



Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras. Rabu (18/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Jarak geografis masih menjadi tantangan dalam pemerataan fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Kabupaten Berau membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam penyediaan infrastruktur sekolah agar masyarakat memperoleh akses pendidikan yang lebih merata. Rabu (18/11/2026)

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai kebutuhan fasilitas pendidikan di daerah pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kota Bontang, Kutim, dan Berau belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut terlihat terutama di kecamatan yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

“Jika melihat kondisi saat ini, kebutuhan tersebut memang belum sepenuhnya terpenuhi. Keterbatasan masih terlihat, baik dari sisi infrastruktur maupun ketersediaan tenaga pengajar,” kata Agus Aras.

Ia menyebut Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, dan Busang di Kutim sebagai sejumlah wilayah yang masih membutuhkan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Menurutnya, kondisi geografis dan jarak antarkawasan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan pemerintah ketika menyusun perencanaan pembangunan sekolah. Kebutuhan pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten tidak bisa disamakan begitu saja dengan kawasan perkotaan.

Persoalan serupa juga ditemukan di sejumlah wilayah Berau yang memiliki karakteristik geografis cukup menantang. Keterbatasan akses dan jarak antarkecamatan membuat penyediaan fasilitas pendidikan membutuhkan perencanaan yang lebih terarah.

“Dapil 6 masih banyak wilayah agak jauh dari ibu kota Kabupaten dan ini juga butuh perhatian,” ujar politisi Demokrat tersebut.

Agus menilai Pemerintah Provinsi Kaltim perlu memperkuat pemenuhan fasilitas pendidikan pada jenjang yang menjadi kewenangannya, yakni sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah. Ketersediaan ruang belajar dan fasilitas sekolah menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran.

Untuk mendorong pemerataan tersebut, Agus menyatakan akan memperjuangkan dukungan anggaran melalui fungsi penganggaran DPRD Kaltim.

“Sebagai bagian dari tugas kami, tentu kami akan terus memperjuangkan agar daerah memperoleh alokasi anggaran yang memadai. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan program pembangunan yang diharapkan bisa direalisasikan,” tuturnya.

Ia berharap kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah pedalaman masuk dalam prioritas perencanaan anggaran daerah. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, pembangunan sekolah dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan tingkat keterbatasan masing-masing wilayah.

Pemerataan infrastruktur pendidikan dinilai penting agar jarak geografis tidak terus menjadi penghalang bagi masyarakat pedalaman untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. (Adv/Abi)



Pasang Iklan
Top