• Kamis, 19 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur



Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, Rabu (18/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pemenuhan hak anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari kepastian hukum perwalian hingga akses terhadap identitas kependudukan dan layanan dasar. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud. Rabu (18/11/2026).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa legalitas perwalian harus menjadi prioritas dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak lagi mendapatkan pengasuhan memadai.

Menurutnya, tanpa penetapan wali yang memiliki kekuatan hukum, anak terlantar berpotensi mengalami kesulitan ketika mengurus dokumen kependudukan, mengakses pendidikan, hingga memperoleh pelayanan kesehatan.

“Tanpa perwalian berkekuatan hukum anak-anak akan kesulitan mengakses identitas kependudukan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” kata Hasanuddin.

Persoalan tersebut semakin mendesak jika melihat data yang mencatat sebanyak 28.361 anak di Kaltim belum memperoleh hak pendidikan secara optimal. Di tengah kondisi itu, pemerintah daerah bersama kejaksaan mulai memproses penetapan status perwalian hukum bagi 17 anak terlantar.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membuka akses pelayanan dasar bagi anak-anak yang selama ini terkendala persoalan administrasi dan kepastian pengasuhan.

Hasanuddin mengingatkan, perlindungan anak bukan sekadar program sosial pemerintah, melainkan kewajiban konstitusional negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan anak-anak terlantar mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, serta kesempatan hidup yang layak.

“Konstitusi kita khususnya Pasal 34 ayat satu UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” ujarnya.

DPRD Kaltim memandang persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya melalui pemberian bantuan sosial. Kepastian status hukum, kelengkapan identitas kependudukan, serta akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan harus berjalan secara beriringan.

Karena itu, lembaga legislatif berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi agar program perlindungan anak terlantar memperoleh dukungan kebijakan yang memadai.

“DPRD Kaltim siap mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi guna memastikan pemenuhan hak anak terlantar berjalan optimal,” tutur Hasanuddin.

Dari sisi pembiayaan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didorong untuk memperkuat program teknis sejumlah organisasi perangkat daerah. Di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perangkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak.

Selain mengandalkan anggaran pemerintah, DPRD juga mendorong keterlibatan badan usaha milik daerah dan sektor perbankan melalui penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan membantu memenuhi kebutuhan anak-anak terlantar, terutama mereka yang berada dalam pengasuhan lembaga sosial.

“Kami merekomendasikan perluasan kerja sama ini hingga menjangkau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ucapnya.

DPRD Kaltim juga mengusulkan pembentukan pos pelayanan hukum anak terpadu. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat pendampingan serta proses penetapan hak asuh melalui lembaga peradilan yang berwenang.

Di samping itu, integrasi satu data anak terlantar dinilai penting untuk memastikan pemerintah memiliki informasi yang akurat mengenai kondisi, status pengasuhan, dan kebutuhan setiap anak. Dengan sistem data yang terhubung, penyaluran bantuan maupun program perlindungan diharapkan lebih tepat sasaran.

Hasanuddin menilai koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, kejaksaan, serta lembaga terkait harus diperkuat agar tidak ada anak yang terabaikan akibat persoalan birokrasi.

“Mari kita pastikan tidak ada anak di panti asuhan Kalimantan Timur yang tertinggal haknya sebagai warga negara,” pungkasnya. (Adv/Abi)



Pasang Iklan
Top