
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Haryanto Syafri.(Foto: SKK Migas)
BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola industri hulu minyak dan gas bumi (migas) yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Haryanto Syafri, menegaskan bahwa integritas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Menurutnya, pencegahan penyuapan bukan hanya tanggung jawab organisasi, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan industri hulu migas.
"SMAP bukan sekadar sistem atau aturan yang harus dipenuhi, tetapi harus menjadi budaya dalam lingkungan kerja. Setiap insan SKK Migas harus memiliki kesadaran bahwa integritas merupakan tanggung jawab bersama," ujar Haryanto.
Penerapan SMAP di lingkungan SKK Migas telah dimulai sejak ditetapkannya Keputusan Kepala SKK Migas pada 14 Februari 2018. Sebagai bagian dari upaya tersebut, SKK Migas menerapkan standar SNI ISO 37001:2016 dan berhasil memperoleh sertifikasi pertama pada 26 Oktober 2018. Sertifikasi berikutnya diperoleh pada 15 Desember 2021, sebelum akhirnya SKK Migas kembali berhasil memperoleh resertifikasi ISO 37001:2016 pada 11 Oktober 2024. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan SKK Migas dalam menjaga penerapan sistem antisuap sekaligus membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
Dalam implementasinya, SMAP mencakup identifikasi, pencegahan, dan pengendalian risiko penyuapan. Upaya ini juga dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan kepada pekerja, keluarga pekerja, masyarakat, media dan para pemangku kepentingan, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta mitra usaha.
Salah satu pesan utama dalam penerapan SMAP adalah prinsip 4 No’s + 1, yakni No Bribery (tidak menerima atau memberikan suap), No Kickback (tidak menerima komisi atau imbalan tidak semestinya), No Gift (tidak menerima hadiah yang tidak wajar), No Luxurious Hospitality (menghindari jamuan atau fasilitas mewah), dan No Conflict of Interest (menghindari benturan kepentingan).
Kelima prinsip tersebut menjadi pedoman dalam membangun hubungan profesional dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan sekaligus menegaskan komitmen zero tolerance terhadap praktik penyuapan dan benturan kepentingan.
"Melalui prinsip 4 No’s + 1, kami ingin membangun pemahaman yang sama bahwa tidak ada ruang bagi praktik penyuapan, gratifikasi yang tidak semestinya, maupun benturan kepentingan. Hubungan kerja harus dibangun atas dasar profesionalisme, kepatuhan terhadap aturan, dan kepentingan organisasi," tegas Haryanto.
Menurutnya, penerapan SMAP memiliki arti strategis bagi industri hulu migas yang melibatkan investasi besar, proses bisnis kompleks, serta interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tata kelola yang berintegritas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlangsungan kegiatan operasional.
"Kepercayaan merupakan modal penting dalam pengelolaan industri hulu migas. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, bukan hanya untuk menjaga nama baik organisasi, tetapi juga memastikan industri hulu migas dapat memberikan manfaat optimal bagi negara," tutup Haryanto.
Melalui penguatan implementasi SMAP, SKK Migas Kalsul berkomitmen terus membangun budaya kerja antisuap, memperkuat pengendalian risiko, serta mewujudkan tata kelola industri hulu migas yang professional dan transparan. (Adv/Kr)