• Rabu, 18 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Teks foto: Ribuan pekerja PT PLN menyampaikan aspirasi dalam Rapat Akbar Serikat Pekerja PLN di Plaza Terbuka Kantor Pusat Jakarta, pada hari Selasa, 27 Oktober 2026.(Foto: PLN)


JAKARTA, (KutaiRaya.com): Sekitar 1.600 pekerja PT PLN (Persero) dari berbagai daerah di Indonesia menyuarakan tuntutan agar pengelolaan ketenagalistrikan nasional kembali diperkuat di bawah kendali negara melalui PLN. Mereka juga mendesak evaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 agar peran PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan terintegrasi dapat diperkuat.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Akbar Serikat Pekerja PLN (SP PLN) di Plaza Terbuka Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 itu diikuti pekerja PLN dari Sabang hingga Merauke.

Mengusung tema *Penguatan Peran PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Terintegrasi Sesuai Amanah Konstitusi demi Kedaulatan Energi Nasional*, rapat akbar tersebut menjadi momentum bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi terkait arah pengelolaan listrik nasional, kesejahteraan pegawai, hingga keandalan pelayanan kelistrikan.

Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali menegaskan, sektor ketenagalistrikan merupakan kebutuhan strategis masyarakat yang harus dikelola negara melalui PLN. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah mengevaluasi RUPTL 2025–2034 dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023.

“RUPTL tahun 2025–2034 harus dievaluasi untuk memberikan peran yang sangat strategis kepada PLN, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023, di mana ketenagalistrikan itu harus terintegrasi dari pembangkit sampai ke ritel,” tegas Abrar, pada hari Selasa, 27 Oktober 2026.

Selain memperkuat peran PLN dalam pengelolaan pembangkit, SP PLN juga menyoroti skema kerja sama dengan produsen listrik swasta atau *Independent Power Producer* (IPP). Menurut Abrar, kondisi kelebihan pasokan listrik (*oversupply*) perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kontrak pembelian listrik dari pihak swasta.

Ia secara khusus menyoroti skema pembayaran *take or pay* yang dinilai membebani keuangan PLN karena perusahaan tetap berkewajiban membayar sesuai kontrak meskipun listrik yang diproduksi tidak seluruhnya terserap.

“Di tengah oversupply, RUPTL 2025–2034 itu harus dievaluasi ulang sehingga porsi pembangkit itu harus dikelola oleh PLN kembali. Kami sangat berharap evaluasi terhadap IPP, khususnya secara kontraktual pembayarannya, take or pay itu menjadi take and pay, sehingga Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman PJBTL juga harus dievaluasi,” paparnya.

SP PLN juga meminta evaluasi penggunaan denominasi dolar Amerika Serikat dalam transaksi pembelian listrik swasta. Abrar menilai mekanisme tersebut berpotensi memengaruhi kondisi keuangan PLN sekaligus berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perhatian lainnya tertuju pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT), khususnya wacana penerapan *power wheeling* atau pemanfaatan jaringan transmisi listrik milik pihak lain.

Abrar berharap ketentuan tersebut tidak kembali dimasukkan dalam pembahasan RUU EBT setelah sebelumnya dikeluarkan dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah.

“Begitu juga power wheeling, setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan, ini akan berdampak terhadap finansial PLN maupun APBN, sehingga dikeluarkan dari DIM Pemerintah. Kami berharap power wheeling tetap pada DIM semula, yaitu tidak ada,” ujarnya.

Di luar persoalan kebijakan ketenagalistrikan, rapat akbar juga menjadi ruang penyampaian aspirasi terkait hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali bersama Direktur Legal dan Human Capital PLN Nurlely Aman menandatangani turunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Penghargaan Direksi dan Talenta. Penandatanganan disaksikan Direktur Utama PLN Suroso Isnandar.

Abrar juga menyerahkan secara simbolis buku "Kedaulatan Negara di Tengah Paradoks Pengelolaan Ketenagalistrikan Nasional" kepada jajaran direksi dan komisaris PLN. Buku tersebut ditulis bersama Kuasa Hukum SP PLN Redyanto Sidi sebagai bagian dari penyampaian gagasan mengenai pengelolaan ketenagalistrikan nasional.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar yang hadir langsung menyatakan manajemen terbuka terhadap berbagai aspirasi pekerja. Ia mengaku memahami kondisi di lapangan karena telah menghabiskan 32 tahun berkarier di PLN.

“Saya juga bagian dari rekan-rekan semuanya. Karier saya dari panjat-panjat tiang. Sampai saat ini, saya 32 tahun di PLN. Artinya, saya sangat mengerti apa yang dirasakan. Ruang dialog akan kita buka seluas-luasnya. Semua yang ada di sini, saya minta dicatat, di-list, kayak daftar belanja gitu, wishlist,” kata Suroso.

Ia menyatakan sejumlah aspirasi terkait kesejahteraan pegawai dan pensiunan akan menjadi perhatian manajemen. Di antaranya peningkatan fasilitas kesehatan, penyesuaian fasilitas tenaga kerja (FTK), serta perbaikan sistem remunerasi.

Namun, menurutnya, peningkatan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan perusahaan.

“Mari sama-sama kita pikirkan cara untuk membuat kesejahteraan pensiunan lebih baik. Bagaimana nggak tekor? Ya kita tingkatkan revenue-nya. Saya juga secara umum ingin remunerasi menjadi lebih baik. Pada intinya, mari sama-sama kita perbaiki PLN menjadi lebih baik. SP dan manajemen PLN bahu-membahu, bersama-sama kita bangun,” ungkapnya.

Suroso juga merespons aspirasi pekerja mengenai keandalan operasional dan penanganan gangguan kelistrikan di wilayah terpencil, termasuk Serui dan Kepulauan Riau. Ia menekankan pentingnya kecepatan petugas dalam mengambil tindakan ketika terjadi kondisi darurat agar masyarakat di daerah terisolasi tetap mendapatkan pelayanan listrik yang andal.

Menjelang penutupan, Abrar kembali mengajak seluruh anggota serikat pekerja menjaga solidaritas dan kesiapan memperjuangkan aspirasi mereka. Ia bahkan menanyakan kesiapan peserta untuk kembali turun ke Jakarta dengan jumlah lebih besar apabila diperlukan.

Seruan tersebut langsung disambut lantang dengan teriakan, “Siap!” dari sekitar 1.600 peserta.

Rapat akbar itu pun ditutup dengan komitmen untuk terus membangun komunikasi antara serikat pekerja dan manajemen. Di tengah tuntutan penguatan kedaulatan energi nasional, kedua pihak sepakat bahwa pembenahan PLN juga membutuhkan kolaborasi antara pekerja dan perusahaan. (Las)



Pasang Iklan
Top