• Rabu, 18 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur



Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. Selasa (17/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Ancaman perubahan kebijakan terhadap industri rokok elektrik atau vape di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menjadi perhatian DPRD. Pemerintah daerah diminta tidak hanya memperketat pengawasan peredaran vape, tetapi juga menyiapkan skema perlindungan dan peralihan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut, Selasa (17/11/2026).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan pelarangan vape secara menyeluruh perlu dimulai dari pendataan tenaga kerja dan pemetaan kemampuan mereka untuk beralih ke sektor usaha lain.

Berdasarkan perkiraan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim, terdapat sekitar 400 toko vape yang menyerap kurang lebih 1.400 pekerja di wilayah Kaltim. Jumlah tersebut menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan agar perubahan regulasi tidak menimbulkan persoalan ketenagakerjaan baru.

“Data ini harus ditindaklanjuti secara serius. Tingkat kerentanan pemutusan hubungan kerja bergantung pada wujud kebijakan nantinya serta kemampuan masing-masing pelaku usaha, dalam melakukan penyesuaian dengan adanya aturan larangan itu,” kata Firnadi.

Ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim bersama asosiasi usaha segera memverifikasi jumlah pekerja, persebaran toko, hingga status hubungan kerja. Pemerintah juga perlu menyiapkan pelatihan keterampilan baru atau reskilling sebagai bekal memasuki bidang pekerjaan lain.

“Jika pemerintah pusat memutuskan pelarangan menyeluruh, langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak kebijakan dirancang,” tegasnya.

Di sisi lain, Firnadi menegaskan DPRD menghormati Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape. Namun, fatwa tersebut tidak otomatis menghentikan operasional usaha tanpa adanya regulasi pemerintah.

“Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” ujarnya.

Firnadi juga mendorong transparansi kontribusi pajak rokok elektrik melalui koordinasi dengan Bapenda Kaltim dan Bea Cukai.

“Data itu penting untuk mengukur dampak fiskal jika pemerintah pusat mengubah kebijakannya,” pungkasnya.

Menurutnya, perlindungan kesehatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan kesiapan pemerintah menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarganya. (Adv/Abi)



Pasang Iklan
Top