
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra. Selasa (17/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)
SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak dinilai perlu diimbangi dengan optimalisasi sumber pendapatan lain, terutama pemanfaatan aset negara dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut dinilai lebih tepat dibanding terus menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Selasa (17/11/2026).
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, menyoroti kekurangan penerimaan pajak yang mencapai Rp514 triliun hingga akhir 2026. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi strategi fiskal dengan menggali potensi ekonomi yang dimiliki negara.
“Kalau negara ingin menambah pendapatan, salah satu cara paling mudah memang memungut pajak dari masyarakat,” kata Nurhadi.
Ia menilai negara memiliki berbagai sumber daya dan aset yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat penerimaan. Karena itu, peningkatan kinerja BUMN dan pengelolaan kekayaan negara harus menjadi bagian dari solusi menutup kekurangan penerimaan.
“Tidak terus menambah beban rakyat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Nurhadi juga mengingatkan bahwa kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Daya beli dan kebutuhan rumah tangga tidak boleh dikorbankan demi mengejar target penerimaan negara.
Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan penerimaan pajak memberikan hasil pembangunan yang sepadan bagi masyarakat, termasuk di Kaltim yang memiliki kontribusi ekonomi besar terhadap negara.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta taat membayar pajak,” ujarnya.
Ia mempertanyakan manfaat pembangunan yang kembali dirasakan masyarakat dari kontribusi tersebut.
“Manfaat yang kembali kepada mereka sangat minim,” pungkasnya.
Menurut Nurhadi, pembenahan pengelolaan aset, peningkatan kontribusi BUMN, dan kualitas belanja negara perlu berjalan beriringan agar penguatan fiskal tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat. (Adv/Abi)