• Rabu, 18 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kalimantan Timur



Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud. Selasa (17/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Masa depan Badak Pari di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) membutuhkan kepastian perlindungan jangka panjang. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah membuka dasar kajian translokasi sekaligus memastikan habitat alami satwa langka tersebut tidak kehilangan perlindungan di tengah tekanan aktivitas industri ekstraktif, Selasa (17/11/2026).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, menilai persoalan pemindahan Badak Pari tidak boleh diputuskan tanpa pembahasan menyeluruh. Menurutnya, keberadaan hutan lindung dan kawasan konservasi harus menjadi batas tegas dalam pemanfaatan sumber daya alam.

“Ya jangan dong. Saya kira kan untuk tambang kan dibatasi ya kawasannya. Ada hutan lindung ada hutan konservasi,” kata Hasanuddin.

Ia meminta persoalan tersebut dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan instansi terkait. Forum itu dinilai penting untuk memperoleh penjelasan mengenai alasan pemindahan, kondisi habitat, serta kemungkinan dampaknya terhadap kelestarian kawasan.

“Saya mau coba dalami,” tegasnya.

Hasanuddin juga mengingatkan bahwa satwa dilindungi tidak boleh kehilangan jaminan perlindungan hanya karena muncul rencana pemanfaatan kawasan untuk kepentingan ekonomi.

Di sisi lain, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim memiliki pertimbangan berbeda. Kepala BKSDA Kaltim, Ari Wibawanto, menjelaskan translokasi merupakan upaya penyelamatan karena populasi badak Kalimantan yang tersisa hanya dua individu betina, yakni Pari dan Pahu.

“Penyelamatan harus segera dilakukan karena badaknya tinggal dua dan itu betina,” jelas Ari.

Ia menyebut pemindahan diperlukan untuk mendukung penanganan medis dan program reproduksi berbantu.

“Jadi harus dipegang, di-treatment, dan diambil sel telurnya,” pungkasnya. (Adv/Abi)



Pasang Iklan
Top