
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, Jumat (13/11/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Program seragam sekolah gratis di Kutai Kartanegara (Kukar) diminta tidak hanya menjangkau sekolah negeri, tetapi juga madrasah dan sekolah swasta.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani meminta pemerintah daerah mengevaluasi penyaluran seragam gratis agar seluruh murid yang memenuhi kriteria mendapat kesempatan yang sama.
Sorotan ini muncul setelah sejumlah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) mengeluhkan belum menerima bantuan seragam gratis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Menurutnya, status sekolah seharusnya tidak menjadi alasan untuk membedakan penerima bantuan.
Selama murid berada pada jenjang pendidikan yang menjadi sasaran program dan memenuhi persyaratan, mereka semestinya memperoleh kesempatan yang sama.
"Kita pastikan sebenarnya yang berhak menerima kan SD dengan SMP, ya termasuk juga sebenarnya sekolah-sekolah swasta kan tidak ada perbedaan," ujar Yani, Jumat (13/11/2026).
Ia meminta Pemkab Kukar menelusuri kembali mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan.
Jika masih ada murid yang memenuhi ketentuan tetapi belum menerima seragam, maka pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan kuota agar tidak ada penerima yang tertinggal.
"Semua harus dapat, mau SD, mau SMP, mau negeri maupun swasta kan sama-sama," tuturnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar program tersebut dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran.
Menurutnya, kemampuan ekonomi keluarga bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima bantuan.
Menurutnya, murid dari keluarga kurang mampu perlu mendapat perhatian lebih, sedangkan keluarga yang secara ekonomi berkecukupan dapat memenuhi kebutuhan seragam secara mandiri.
Ia menerangkan, langkah tersebut bukan untuk menghilangkan hak murid, melainkan agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kenapa misalnya kita tidak memikirkan ketika orang kaya, ya termasuk saya sendiri misalnya, kan tidak logis juga. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk yang lain," katanya.
Bahkan ia mencontohkan dirinya yang tidak perlu menerima bantuan, apabila mampu membeli seragam sendiri.
Sehingga alokasi anggaran dapat diarahkan kepada murid yang lebih membutuhkan dukungan pemerintah.
"Masukan dari DPRD supaya itu bisa ditinjau. Supaya anggaran kita ini bisa digunakan, asas kemanfaatannya itu lebih-lebih strategis lagi," ujarnya.
Sekadar diketahui, program seragam sekolah gratis merupakan bagian dari program dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
Bantuan ini menyasar peserta didik baru mulai jenjang PAUD, SD hingga SMP, dengan target lebih dari 40.000 murid.
DPRD Kukar berharap Pemkab dapat menindaklanjuti keluhan sekolah yang belum menerima bantuan, sekaligus meninjau pola penentuan penerima. (Adv/Zar)