• Rabu, 18 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaedi, dengan Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah pusat memperluas upaya percepatan investasi di Kalimantan dengan menghadirkan Desk Investasi di Kota Balikpapan. Fasilitas ini tidak hanya melayani investor di Kota Minyak, tetapi juga menjadi pusat koordinasi penyelesaian hambatan investasi di seluruh wilayah Kalimantan.

Kehadiran Desk Investasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaedi, dengan Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).

Edy menjelaskan, Desk Investasi Balikpapan merupakan desk investasi keenam yang dibentuk Kementerian Investasi/BKPM. Sepanjang 2026, pembentukan fasilitas serupa telah dilakukan di Medan, Semarang, dan Makassar sebelum Balikpapan.

Menurutnya, keberadaan desk tersebut menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan realisasi penanaman modal sekaligus mengurai berbagai hambatan investasi.

Dia mengungkapkan, dari target investasi Kalimantan Timur sebesar Rp90 triliun, realisasinya hingga triwulan III 2026 baru mencapai Rp53 triliun atau sekitar 60 persen.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menghadirkan layanan pendampingan investasi yang lebih dekat dengan daerah. Terlebih, terdapat enam kawasan industri di Kalimantan yang realisasi investasinya dinilai masih relatif rendah.

"Desk ini bukan hanya untuk wilayah kerja Balikpapan, tetapi seluruh Provinsi Kalimantan. Tempatnya memang di Balikpapan, tetapi tim akan membantu menyelesaikan hambatan investasi dan perizinan di seluruh wilayah Kalimantan," jelasnya.

Melalui fasilitas tersebut, tim desk bersama DPMPTSP provinsi maupun kabupaten/kota akan melakukan pendataan terhadap rencana investasi, mengidentifikasi kendala, serta memfasilitasi penyelesaian persoalan perizinan yang dihadapi pelaku usaha.

Pendampingan bahkan akan dilakukan sejak tahap perencanaan investasi. Hal ini penting agar rencana penanaman modal tidak berhenti sebatas komitmen, tetapi benar-benar dapat direalisasikan.

Edy mencontohkan, persoalan kesiapan lahan dan pemenuhan persyaratan dasar kerap menjadi penyebab investasi tidak berjalan sesuai rencana.

"Jangan sampai ada rencana investasi yang hanya sekadar komitmen, tetapi tidak terealisasi karena lahannya belum siap atau persyaratan dasarnya belum terpenuhi. Karena itu, tim desk perlu dilibatkan sejak awal," tegasnya.

Selain pendampingan langsung, kepastian perizinan juga menjadi perhatian pemerintah melalui penerapan ketentuan fiktif positif dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.

Ketentuan tersebut memberikan kepastian penerbitan dokumen perizinan berdasarkan batas waktu atau Service Level Agreement (SLA). Apabila kementerian atau lembaga terkait tidak memberikan respons hingga batas waktu yang ditetapkan, sistem Online Single Submission (OSS) dapat menerbitkan perizinan secara otomatis sesuai mekanisme yang berlaku.

Edy mencontohkan, perizinan hotel memiliki SLA selama 28 hari. Dengan mekanisme tersebut, pelaku usaha diharapkan memperoleh kepastian waktu dalam proses perizinan.

Dia juga menyebutkan, realisasi investasi di Balikpapan berkontribusi sekitar 30 persen terhadap total investasi di Kaltim. Sementara itu, Kaltim menyumbang hampir 50 persen dari keseluruhan realisasi investasi di Pulau Kalimantan.

Faktor strategis tersebut turut menjadi pertimbangan penempatan desk di Balikpapan, selain kemudahan akses transportasi bagi investor dari berbagai daerah.

Adapun target investasi tahun depan secara nasional mencapai Rp2.322 triliun. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pola koordinasi pusat dan daerah agar target tersebut dapat dicapai.

"Kalau strateginya sama seperti tahun lalu, kami khawatir target tidak tercapai. Makanya, kami lebih mendekatkan diri dengan DPMPTSP provinsi maupun kabupaten/kota. Ini persoalan bersama yang harus dicarikan solusinya bersama-sama," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menyatakan pemerintah kota siap mendukung operasional Desk Investasi yang akan berkantor di Kantor DPMPTSP Kota Balikpapan, Jalan Ruhui Rahayu.

Dia menyambut penunjukan Balikpapan sebagai lokasi layanan investasi yang mencakup seluruh wilayah Kaltim. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperkuat iklim investasi.

"Balikpapan sudah siap sebagai lokasi Desk Investasi wilayah Kalimantan. Harapannya, ini bukan hanya untuk Balikpapan, tetapi mencakup seluruh Kalimantan Timur. Ini menjadi berkah bagi kota yang patut kita syukuri," katanya.

Dukungan juga disampaikan Kepala DPMPTSP Provinsi Kaltim, Fahmi. Dia menilai kehadiran Desk Investasi menjadi jawaban atas kebutuhan daerah terhadap akses koordinasi yang lebih mudah dengan pemerintah pusat.

Selama ini, menurutnya, penyelesaian persoalan investasi yang membutuhkan koordinasi dengan kementerian di Jakarta kerap menghadapi kendala komunikasi dan membutuhkan waktu.

"Ini sesuatu yang kami tunggu sejak dulu. Kalau urusan ke Jakarta atau melalui telepon, cukup sulit. Dengan adanya desk ini, persoalan yang kami hadapi di Kaltim bisa diselesaikan secara bertahap," ungkapnya.

Fahmi juga menyoroti implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 yang dinilai sudah memberikan kepastian dalam regulasi, tetapi masih membutuhkan penyesuaian pada sistem OSS agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala dalam proses perizinan.

Dia berharap kehadiran Desk Investasi dapat mempercepat penyelesaian persoalan di kawasan industri, memperlancar pelayanan perizinan, serta mendorong peningkatan realisasi penanaman modal di Kalimantan Timur. (Las)



Pasang Iklan
Top