Kegiatan Penguatan Layanan Bantuan Hukum di Rutan Kelas I Kota Samarinda. Sabtu (14/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pemahaman terhadap hak dan kewajiban menjadi bagian penting bagi warga binaan dalam menjalani proses pembinaan di rumah tahanan.

Untuk itu, Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Samarinda melaksanakan konsultasi dan fasilitasi hukum bersama Lembaga Pusat Bantuan Hukum (LPBH) Kesatria Pancasila.

Akses terhadap informasi hukum diperlukan agar para warga rutan mengetahui prosedur, memahami posisi hukum, serta dapat menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan ini menghadirkan Ketua LPBH Kesatria Pancasila, Dudin Waluyo Asmoro Santo, yang memberikan penjelasan langsung kepada warga binaan mengenai berbagai aspek hukum.

“Kami memberikan pemahaman kepada warga binaan mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk tahapan proses hukum serta langkah-langkah yang bisa ditempuh sesuai aturan yang berlaku,” kata Dudin.

Penyuluhan ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi, tetapi juga membuka kesempatan bagi warga binaan untuk mengemukakan persoalan hukum yang sedang dihadapi.

“Jadi, mereka bisa bertanya langsung dan mengetahui langkah apa yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum,” tuturnya.

Pemahaman terhadap prosedur hukum menjadi penting agar warga binaan tidak keliru dalam menyikapi persoalan yang dihadapi.

Selain itu, pengetahuan mengenai hak-hak hukum dapat membantu mereka memastikan bahwa proses yang dijalani tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin membantu memperluas akses warga binaan terhadap edukasi dan layanan bantuan hukum. Harapannya, mereka bisa mendapatkan pemahaman hukum yang lebih baik,” ujarnya.

Kehadiran lembaga bantuan hukum di tengah warga binaan diharapkan dapat mendekatkan akses terhadap informasi hukum yang selama ini mungkin belum sepenuhnya mereka pahami.

Pendampingan melalui edukasi juga menjadi salah satu upaya mendorong warga binaan lebih sadar terhadap hak dan tanggung jawabnya.

Di sisi lain, bagi Rutan Samarinda, pemenuhan kebutuhan informasi hukum merupakan bagian dari pelayanan kepada warga binaan.

Sebab proses pembinaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas selama menjalani masa penahanan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap aturan dan hak-hak yang melekat pada setiap individu.

Kepala Rutan Kelas I Samarinda, Rachmad Tri Raharjo mengatakan, warga binaan semakin memahami persoalan hukum yang dihadapi, serta mengetahui jalur penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rachmad menegaskan, pembinaan warga binaan tidak sebatas menjalani masa penahanan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap aturan, hak, serta tanggung jawab yang harus dijalankan.

Kerja sama dengan LPBH Kesatria Pancasila diharapkan dapat terus memperkuat akses terhadap edukasi dan bantuan hukum yang lebih terbuka, sehingga warga binaan memperoleh kesempatan untuk memahami proses hukum secara lebih baik.

“Kami berharap kerja sama ini terus berjalan agar warga binaan lebih mudah mendapatkan informasi dan bantuan hukum,” ucapnya. (Abi)