Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan (foto: yudi/kutairaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim pada Selasa (10/11/26) malam tersebut harus ditunda setelah pihak legislatif menerima surat permohonan penundaan dari Pemprov Kaltim.

Penandatanganan kesepakatan yang menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 itu kemudian dijadwalkan kembali pada 17 November 2026.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menjelaskan penundaan tersebut berkaitan dengan proses penyesuaian administrasi anggaran yang masih harus diselesaikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurutnya, terdapat perubahan penempatan sejumlah alokasi kegiatan yang sebelumnya berada di luar daerah pemilihan (dapil) dan kini dikembalikan ke dapil masing-masing.

Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah melakukan penginputan ulang data anggaran sebelum dokumen KUA-PPAS dapat disepakati bersama.

"Masih ada data yang perlu dimasukkan kembali ke SIPD karena sebelumnya terjadi pergeseran. Alokasi kegiatan yang dikembalikan ke dapil masing-masing harus melalui proses penginputan ulang," jelas Firnadi, Sabtu (14/11/2026).

Kendati mengalami penundaan, Firnadi menegaskan kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pembahasan rancangan anggaran daerah tahun mendatang.

Ia menyebut sejumlah pembahasan penting mengenai KUA-PPAS 2027 sebelumnya telah dirampungkan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Dengan demikian, proses yang masih harus diselesaikan lebih berkaitan dengan penyesuaian teknis dan administrasi, bukan perbedaan substansi kebijakan anggaran antara legislatif dan eksekutif.

"Saya melihat tidak ada persoalan yang terlalu krusial, hanya membutuhkan tambahan waktu. Pembahasan di Banggar sudah selesai, tinggal menuntaskan pemindahan alokasi kegiatan dari luar dapil ke dapil masing-masing," katanya.

Dirinya pun optimistis penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS 2027 dapat dilaksanakan pada 17 November mendatang, selama tidak muncul kendala baru yang menghambat proses tersebut.

Selain persoalan administrasi, ia turut menanggapi ketidakhadiran sejumlah pejabat Pemprov Kaltim dalam agenda rapat paripurna yang sebelumnya telah dijadwalkan.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya agenda kunjungan kerja Gubernur Kaltim ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar), sehingga terjadi ketidaksesuaian jadwal antara pemerintah provinsi dan DPRD.

Ia menilai persoalan itu perlu menjadi bahan evaluasi agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarlembaga, terutama dalam pelaksanaan agenda penting yang membutuhkan kehadiran pejabat berwenang.

"Ini lebih kepada persoalan komunikasi dan penyesuaian jadwal. Ke depan tentu harus diperbaiki bersama. Penandatanganan juga tidak mungkin dipaksakan apabila pihak yang memiliki kewenangan belum dapat hadir," ujarnya.

Meski demikian, ia berharap penundaan tersebut tidak berdampak terhadap keseluruhan tahapan penyusunan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027.

Pasalnya, proses pembahasan hingga penetapan anggaran daerah memiliki batas waktu yang harus dipatuhi sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia mengingatkan bahwa persetujuan bersama terhadap APBD 2027 ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026, sementara proses finalisasi anggaran masih berlangsung hingga akhir Desember.

Karena itu, ia mendorong seluruh pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi serta memperkuat koordinasi agar tahapan penyusunan APBD 2027 tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. (*Yud)