Ketua Pansus DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi (foto: yudi/kutairaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap perlindungan hak pekerja dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah larangan bagi perusahaan menjadikan pemeriksaan HIV sebagai persyaratan penerimaan maupun kelanjutan hubungan kerja.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim dalam upaya menyempurnakan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kesehatan, tetapi juga menjamin perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk stigma dan diskriminasi.

Untuk memperkuat substansi aturan, Pansus melakukan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia terkait peran dan tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pencegahan serta penanggulangan HIV di lingkungan kerja.

Ketua Pansus DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan pembaruan regulasi menjadi kebutuhan penting seiring dengan tantangan penanganan HIV, AIDS, dan IMS yang semakin kompleks.

Menurutnya, upaya penanggulangan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga harus dibarengi dengan jaminan perlindungan hak bagi orang dengan HIV, termasuk dalam memperoleh kesempatan kerja.

"Regulasi ini perlu diperbarui agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Bukan hanya persoalan kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV," ujar Darlis, Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah munculnya perlakuan diskriminatif terhadap calon pekerja maupun karyawan yang diketahui memiliki status HIV positif.

Ia menegaskan, kondisi kesehatan tersebut tidak boleh dijadikan dasar bagi perusahaan untuk menolak seseorang bekerja ataupun melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh perlakuan yang adil tanpa dibedakan berdasarkan status HIV.

"Perusahaan tidak boleh menjadikan status HIV sebagai alasan menolak pelamar kerja ataupun memberhentikan karyawan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi," tegasnya.

Pada konsultasi bersama Pansus, Kemenaker turut memberikan penegasan mengenai larangan mewajibkan pemeriksaan HIV sebagai salah satu syarat dalam proses rekrutmen maupun untuk mempertahankan hubungan kerja.

Meski demikian, pemeriksaan HIV tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT).

Pelaksanaan pemeriksaan tersebut harus didasarkan pada persetujuan pekerja serta disertai jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan hasil tes.

Hal ini dinilai penting mengingat informasi mengenai status HIV merupakan bagian dari data kesehatan pribadi yang tidak boleh disebarluaskan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan pekerja.

Selain memberikan perlindungan dari diskriminasi, Pansus DPRD Kaltim juga mendorong keterlibatan aktif perusahaan dalam mendukung program pencegahan HIV di lingkungan kerja.

Peran dunia usaha dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kesehatan, hingga memfasilitasi akses pemeriksaan HIV secara sukarela bagi pekerja.

Namun, seluruh kegiatan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak individu, termasuk memastikan tidak adanya unsur paksaan dalam pemeriksaan maupun pengungkapan status kesehatan seseorang.

Melalui penyempurnaan Ranperda Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS, DPRD Kaltim berharap pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan dunia usaha dapat diatur secara lebih jelas.

Dengan demikian, regulasi yang nantinya ditetapkan diharapkan tidak hanya memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, inklusif, serta terbebas dari stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. (*Yud)