Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)

SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Kebijakan penghapusan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kembali diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat respons positif dari DPRD Kaltim. Program tersebut dinilai mampu mendorong penerimaan daerah, khususnya menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Relaksasi pajak yang berlangsung sejak 21 September hingga 22 November 2026 itu memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk melunasi tunggakan pajak tanpa dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan kebijakan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terlebih, program serupa telah dua kali dijalankan dengan hasil yang dinilai cukup menggembirakan berdasarkan laporan yang diterima Komisi II DPRD Kaltim.

"Relaksasi ini menjadi salah satu upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, apalagi menjelang akhir tahun. Programnya sudah dua kali dilaksanakan dan dari laporan yang masuk ke Komisi II, hasilnya cukup baik," ujar Firnadi, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, pembebasan denda tidak hanya memberikan keringanan bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan, tetapi juga membuka peluang bagi pemerintah agar menarik penerimaan dari pokok pajak yang sebelumnya belum dibayarkan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan lebih terdorong menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa terbebani akumulasi denda akibat keterlambatan pembayaran.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan. Masyarakat yang selama ini konsisten membayar pajak tepat waktu juga perlu mendapatkan apresiasi.

Ia menilai keseimbangan kebijakan menjadi hal penting untuk menjaga tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Jangan sampai kebijakan keringanan ini justru membuat masyarakat yang selama ini tertib membayar pajak menjadi kurang termotivasi. Mereka tentu bisa bertanya, mengapa yang patuh tidak memperoleh penghargaan?" katanya.

Dirinya menjelaskan, persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi salah satu pembahasan di Komisi II DPRD Kaltim. Pihaknya ingin memastikan program relaksasi tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih menguntungkan masyarakat yang terlambat membayar pajak dibandingkan mereka yang disiplin.

Namun, berdasarkan komunikasi dengan jajaran Pemprov Kaltim, pemerintah disebut telah mempersiapkan skema penghargaan bagi wajib pajak yang selama ini menunjukkan kepatuhan.

Adanya rencana pemberian insentif tersebut dinilai dapat menjadi penyeimbang kebijakan penghapusan denda sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara rutin.

"Dari komunikasi yang kami lakukan, pemerintah ternyata juga menyiapkan penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Dengan begitu, kebijakan relaksasi dan apresiasi ini bisa berjalan beriringan," jelasnya.

Ia berharap kedua kebijakan tersebut dapat diterapkan secara seimbang sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan tidak mengurangi semangat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemprov Kaltim dalam mengoptimalkan PAD melalui berbagai kebijakan yang memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.

Sementara itu, masyarakat Kaltim yang masih memiliki tunggakan PKB diimbau memanfaatkan kesempatan pembebasan denda sebelum program berakhir pada 22 November 2026.

Melalui kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan sekaligus mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kaltim. (*Yud)