Reses yang dilakukan di Jalan Triyu 1, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Senin (9/11/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pembangunan jembatan, perbaikan jalan, hingga kebutuhan sambungan listrik menjadi sejumlah aspirasi warga RT 54, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, yang disampaikan kepada anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, saat menggelar reses di Jalan Triyu 1, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar yang dinilai masih belum terpenuhi di lingkungan mereka.

Desman mengatakan, kegiatan reses tidak hanya menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi, tetapi juga mempererat komunikasi dan silaturahmi antara anggota DPRD dengan masyarakat.

Ia menyebutkan, beberapa usulan yang disampaikan Ketua RT dan warga berkaitan dengan pembangunan jembatan, perbaikan jalan, serta kebutuhan lain yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.

"Ada beberapa hal yang disampaikan Ketua RT, terutama terkait infrastruktur," ujar Desman.

Ia menjelaskan, seluruh usulan tersebut akan ditinjau kembali agar dapat diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebab, saat ini pengajuan usulan pembangunan memiliki sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, di antaranya proposal kegiatan, titik koordinat lokasi, identitas pengusul, serta dokumen pendukung lainnya.

Maka itu, ia meminta masyarakat dan pengurus RT memastikan kelengkapan persyaratan agar usulan tidak terkendala saat diproses.

"Kami akan cek kembali usulan-usulan yang disampaikan," ujarnya.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, persoalan akses listrik juga menjadi perhatian dalam reses tersebut.

Ia mengemukakan, masih ada warga yang membutuhkan layanan listrik sehingga perlu dicarikan solusi agar kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi.

Menurutnya, persoalan itu akan ditelusuri lebih lanjut, termasuk melihat peluang penanganannya melalui program di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait realisasi usulan, ia menyampaikan belum dapat memastikan program mana yang bisa lebih dahulu dilaksanakan.

Pembahasan APBD murni 2027 belum dimulai sehingga masih perlu melihat proses pengusulan dan pengawalan anggaran ke depan.

Ia berharap pemerintah daerah juga dapat mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program-program pembangunan yang tersedia, termasuk dengan mengoptimalkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.

"Sebab, saat turun langsung ke masyarakat, masih banyak kebutuhan yang belum terakomodasi," ucapnya.

Ia menegaskan, DPRD memiliki peran untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan.

Melalui reses, ia berharap persoalan yang disampaikan warga dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai skala prioritas, serta kemampuan anggaran daerah.

"Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pemerintah daerah. Masih ada sejumlah lokasi, termasuk lingkungan RT, yang membutuhkan perhatian dan diharapkan bisa segera mendapatkan perbaikan," katanya. (Adv/Zar)