Pantai Biru Kersik.(Dok. Andri/Kutairaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pengembangan destinasi wisata pesisir melalui penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pemberdayaan masyarakat setempat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Dharmawan, mengatakan kawasan pesisir memiliki potensi wisata yang berkaitan erat dengan keberadaan pantai. Potensi tersebut perlu dikelola secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, pembentukan Pokdarwis menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pengelolaan destinasi wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui kelompok tersebut, masyarakat dapat terlibat langsung dalam menjaga, mengembangkan, serta mempromosikan potensi wisata di wilayahnya.

“Bagaimana mereka bisa mengelola pantai melalui kelompok-kelompok Pokdarwis atau kelompok masyarakat di tempatnya. Tentunya, salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar yang mengelola pantai,” ujarnya Jumat (23/10/2026).

Awang Agus menjelaskan, masih terdapat sejumlah kawasan pesisir di Kukar yang memiliki potensi wisata, tetapi belum didukung kelembagaan Pokdarwis yang memadai. Salah satunya terlihat dari permintaan masyarakat di Kecamatan Marangkayu yang ingin mengembangkan destinasi pantai di wilayah mereka.

Dispar Kukar, lanjutnya, siap memberikan pendampingan melalui pengarahan, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada masyarakat. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelola dalam menata destinasi, memberikan pelayanan kepada pengunjung, serta menjaga keberlangsungan kegiatan wisata.

“Kita berikan pengarahan, pelatihan, maupun bimbingan tentang bagaimana mengelola objek wisata, mengembangkannya, dan memastikan pengelolaannya berkelanjutan. Jadi, jangan hanya ramai pada awalnya, tetapi harus bisa terus berkembang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kersik, Jumadi, mengungkapkan bahwa pengembangan Pantai Biru sebenarnya telah memiliki arah perencanaan melalui master plan yang diterbitkan. Namun, pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

“Master plan sudah ada, tinggal bagaimana menindaklanjutinya. Persoalannya memang pada pendanaan. Jadi, kami tidak bisa terburu-buru dan harus bertahap sesuai kemampuan desa,” ungkap Jumadi.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap kondisi keuangan daerah dan keterbatasan alokasi dana desa membuat pemerintah desa perlu mencari alternatif pembiayaan serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi, perusahaan, hingga komunitas.

Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah desa memilih memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat semakin siap terlibat dalam pengelolaan wisata. Penguatan kapasitas warga dinilai penting untuk membangun tata kelola destinasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Tahun ini infrastruktur memang minim, jadi kami fokus dulu pada peningkatan SDM. Harapannya, ketika masyarakat sudah siap, pengelolaan wisata juga semakin baik dan berkelanjutan,” katanya.

Selain penguatan SDM, perhatian pemerintah desa juga tertuju pada kondisi dermaga Pantai Biru yang menjadi salah satu ikon kawasan tersebut. Fasilitas itu tidak hanya menunjang aktivitas wisata, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat dan nelayan sebagai akses untuk memancing.

Jumadi menyebutkan, tingkat kerusakan dermaga saat ini diperkirakan mencapai 70 persen. Kondisi tersebut memerlukan penanganan agar fasilitas yang menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat itu tetap dapat digunakan dengan aman.

“Dermaga ini penting sekali karena menjadi spot wisata sekaligus tempat aktivitas masyarakat. Sekarang kondisinya memang berbahaya kalau tidak segera diperbaiki,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah desa mulai melakukan perbaikan sementara menggunakan dana dari hasil penjualan tiket masuk wisata. Dana tersebut dimanfaatkan, antara lain, untuk membeli kayu sebagai material utama perbaikan dermaga.

Pemerintah desa menargetkan perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan bagian yang paling mendesak. Sementara itu, penambahan anggaran melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih menjadi salah satu opsi untuk mendukung penanganan lebih lanjut.

“Kami prioritaskan dulu yang paling mendesak, minimal aman dilewati. Kalau perbaikan total tentu membutuhkan biaya besar, bisa di atas Rp200 juta,” pungkasnya. (Adv/Dri)