Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo. Sabtu (25/07/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Padamnya lampu penerangan di Jembatan Achmad Amins (Mahkota II) terus menjadi sorotan publik. Menanggapi isu yang berkembang, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran maupun tunggakan pembayaran listrik, melainkan akibat pencurian kabel penerangan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Arie menjelaskan, pengelolaan jembatan tersebut pada dasarnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Komisi III DPRD Samarinda tetap meminta penjelasan dari instansi terkait untuk mengetahui perkembangan penanganan masalah tersebut.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, kabel penerangan di jembatan itu hilang karena dicuri. Kasus tersebut bahkan telah dilaporkan kepada kepolisian dan pelakunya telah diamankan.

"Memang itu bukan karena anggarannya tidak ada. Waktu itu terjadi pencurian kabel. Setahu saya dinas juga sudah melapor ke kepolisian dan pelakunya sudah tertangkap," kata Arie Wibowo, Sabtu (25/7/2026).

Ia menjelaskan, proses penggantian fasilitas yang hilang tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui mekanisme penganggaran pemerintah. Saat pencurian terjadi, anggaran yang telah ditetapkan tidak memungkinkan dilakukan pengadaan secara mendadak.

"Sekarang proses penganggarannya sedang berjalan. Harus melalui mekanisme perubahan anggaran atau kalau belum memungkinkan, dianggarkan pada APBD murni tahun depan. Jadi masyarakat mohon bersabar karena pasti akan dikerjakan," ujarnya.

Arie juga membantah anggapan bahwa lampu di Jembatan Achmad Amins padam akibat tidak tersedianya biaya operasional listrik. Ia memastikan persoalan utama berada pada hilangnya kabel instalasi penerangan.

"Bukan karena tidak ada anggaran listriknya. Masalahnya memang kabel lampunya yang dicuri," tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun juga telah meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang terkait padamnya lampu di Jembatan Achmad Amins. Ia menepis anggapan bahwa Pemerintah Kota Samarinda tidak mampu membayar tagihan listrik penerangan jalan.

Menurut Andi Harun, penyebab utama padamnya lampu adalah aksi pencurian kabel yang dilakukan secara terencana. Para pelaku, kata dia, bahkan menyamar menggunakan atribut petugas resmi agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat.

"Kadang dia pakai seragam seperti PLN, IndiHome. Jadi kalau dilihat-lihat seolah-olah itu petugas resmi, ternyata mereka adalah maling," ujar Andi Harun.

Ia mengapresiasi langkah cepat Polresta Samarinda yang berhasil mengungkap kasus tersebut. Meski demikian, kabel yang dicuri disebut telah dijual oleh pelaku sebelum berhasil ditangkap.

"Cuma kabelnya sudah dijual, tapi orangnya sudah ditahan," katanya.

Andi Harun juga menerangkan bahwa penggantian kabel tidak bisa dilakukan secara instan karena merupakan aset pemerintah yang pengadaannya harus mengikuti prosedur pengelolaan keuangan daerah.

"Tidak bisa ketika itu dicuri langsung diganti, harus nunggu APBD dulu, nunggu persetujuan DPRD, dan sebagainya," jelasnya.

Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang menyebut Pemkot Samarinda mengalami kesulitan keuangan hingga tidak mampu membayar listrik fasilitas umum.

"Masa bayar lampu saja tidak mampu. Bahkan pelakunya itu ditangkap dan sudah lama peristiwanya," tegas Andi Harun.

Di sisi lain, Andi Harun menyambut positif sinyal dukungan dari Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud terkait kemungkinan bantuan keuangan bagi Kota Samarinda.

"Kalau Pak Gub bilang Samarinda butuh anggaran dan mau dibantu, dengan senang hati. Ayo Pak Gub bantu, saya tunggu bantuan keuangan yang lebih besar lagi untuk Samarinda," pungkasnya. (*Abi)